REDAKSI8.COM, TAPANULI TENGAH — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pemindahan pegawai PPPK penuh waktu dengan tujuan penarikan uang pindah.
Lisnawati menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan mengarah pada fitnah. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak ada pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PPPK penuh waktu, baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas di wilayah Tapanuli Tengah.
“Pemindahan pegawai itu harus melalui Surat Keputusan Bupati. Jadi tidak bisa dilakukan sembarangan. Kami pastikan tidak ada ASN, apalagi PPPK penuh waktu, yang dipindahkan,” tegas Lisnawati, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, informasi yang beredar kemungkinan keliru dalam memahami kebijakan internal berupa Surat Perintah Tugas (SPT). Menurutnya, SPT bukanlah bentuk pemindahan, melainkan penugasan sementara untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak.
Lisnawati mengungkapkan, salah satu contoh kebijakan SPT tersebut diambil sebagai langkah cepat menyikapi kekurangan tenaga dokter di Puskesmas Kalangan. Sebelumnya, fasilitas kesehatan tersebut memiliki dua dokter. Namun, salah satu dokter mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan patah tulang kaki dan saat ini masih menjalani cuti untuk pengobatan.
“Contohnya di Puskesmas Kalangan disana Dokternya harus minimal dua orang, Karena kebutuhan mendesak, kami harus segera mencari solusi. Kami sudah mencoba mencari di internal ASN, tetapi tidak ada yang sesuai. Kemudian kami mengecek data Kepegawaian di data SDM, di Puskesmas Pulo Pakkat terdapat dua dokter umum, satu ASN dan satu dengan status PPPK Penuh Waktu. Dokter yang ASN ini juga bertugas sebagai Kepala Puskesmas disana. Tidak mungkin Kapusnya yang dipindahkan,” jelasnya.
Atas dasar kebutuhan tersebut, pihaknya kemudian meminta kesediaan dokter Umum PPPK Penuh Waktu tersebut untuk diperbantukan sementara melalui SPT ke Puskesmas Kalangan.
“Kami hanya meminta kesediaan untuk membantu. Ini sifatnya sementara, bukan pemindahan. Jadi perlu dipahami, SPT itu berbeda dengan mutasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lisnawati menekankan bahwa kondisi Tapanuli Tengah saat ini masih dalam tahap transisi dari masa darurat menuju pemulihan pascabencana. Dalam situasi tersebut, seluruh jajaran Dinas Kesehatan dituntut untuk siap ditempatkan di mana pun demi percepatan pelayanan kepada masyarakat.
“Situasi kita masih pemulihan. Ketika ada kebutuhan mendesak dari masyarakat, maka kami harus cepat merespons. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal,” ujarnya.
Ia juga membantah keras tudingan adanya permintaan uang terhadap pegawai PPPK yang mendapat SPT tersebut. Menurutnya, tidak pernah ada praktik pungutan dalam kebijakan tersebut.
“Tidak ada cerita uang di sini. Justru kami yang meminta bantuan. Saya pastikan tidak ada pengutipan apapun di lingkungan Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah,” tegas Lisnawati.
Lisnawati turut menyayangkan munculnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik. Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Lisnawati juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan bila ada ditemukan pungutan liar di lingkungan Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kalau ada yang menemukan terkait pungutan liar, kalau ada buktinya saya mendukung untuk dilaporkan kepada APH,” ujarnya
Pihaknya berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil semata-mata untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak, khususnya di tengah kondisi pemulihan pascabencana.
“Yang kami lakukan adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Itu yang menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya. (Jerry).
