REDAKSI8.COM, BANJAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 di Aula Kantor BPS Kabupaten Banjar, Jalan A. Yani No. 51, Martapura, Kamis (20/11/2025).
Rakor ini mempertemukan berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Sosial, Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, perangkat SPPG, Koordinator BGN Area Banjar, hingga perwakilan Kodim 1006/Banjar yang diwakili Kapten Inf Bony Chandra Gunawan.
Kepala BPS Kabupaten Banjar, Edy Erwan Nopianoor, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang dan aman.
Edy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan survei monitoring. “Koordinasi yang kuat diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat, khususnya arahan Presiden RI,” ujarnya.
Koordinator Wilayah BGN, Sinta Aulia, turut memberikan paparan mengenai mekanisme kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana teknis distribusi makanan bergizi. SPPG bertugas menyalurkan makanan kepada peserta didik maupun kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menegaskan pentingnya menjaga standar kebersihan, pengolahan, serta distribusi makanan di setiap SPPG. “Kualitas makanan sangat bergantung pada higienitas dan manajemen produksi di lapangan. Ini yang harus dijaga ketat,” jelasnya.
Paparan berikutnya disampaikan oleh pemateri BPS, Monica Raina, yang merinci hasil survei monitoring program. Survei dilakukan untuk melihat langsung implementasi MBG di sekolah, termasuk kelengkapan gizi, ketepatan waktu distribusi, hingga respons para siswa.
Monica mengungkapkan sejumlah hambatan yang masih sering muncul, antara lain respon rate supplier rendah sehingga berdampak pada keterlambatan data dan distribusi. Pembukuan SPPG yang belum rapi, membuat proses verifikasi laporan menjadi lebih sulit dan juga terkait tantangan saat pendataan lapangan, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas.
“Temuan ini menjadi dasar penting bagi evaluasi bersama agar pelaksanaan program semakin efektif,” ujarnya.
Perwakilan Kodim 1006/Banjar menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan serta kelancaran koordinasi selama kegiatan berlangsung. Mereka memastikan seluruh rangkaian rapat berjalan tertib hingga penutupan.
Rakor Monev ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banjar. Melalui identifikasi masalah, penyusunan solusi, dan evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kesehatan dan gizi anak dapat tercapai secara optimal.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Revisi RTRW Banjar, Untuk Menyelamatkan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi
REDAKSI8.COM. BANJAR, Depth News – Kabupaten Banjar sejak lama dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Selatan. Hamparan...
