REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat sistem pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin saat membuka Rapat Koordinasi Dinamika Operasional MBG Provinsi Kalsel di Gedung K.H Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa munculnya temuan makanan terkontaminasi bakteri di beberapa daerah harus menjadi evaluasi serius. Ia menegaskan penanganan harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan berbasis sistem.
“Standar keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan. Setiap proses mulai dari produksi, distribusi, hingga penyajian harus berada pada pengawasan ketat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi membentuk Satgas Pengawas MBG sebagai langkah percepatan dan penegakan standar di seluruh wilayah,” tegasnya.
Rakor yang diikuti sekitar 250 peserta dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, SKPD Kabupaten/Kota, koordinator wilayah, serta pengelola SPPG se-Kalsel tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan visi dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pada sesi pembahasan, Dandim 1006/Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, S.Hub.Int., M.Han. menekankan pentingnya membangun sistem pengendalian yang terintegrasi sebagai respon cepat terhadap dinamika di lapangan.
Menurutnya, pembentukan Command Center sangat diperlukan sebagai pusat informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan ketika terjadi kasus atau kendala operasional pada fasilitas Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).
“Setiap informasi harus tersambung dalam satu jalur komando. Dengan sistem ini, penanganan insiden dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Selain itu, perizinan perlu disederhanakan menjadi satu pintu agar tidak menghambat percepatan layanan,” paparnya.
Dandim juga menegaskan perlunya peningkatan kompetensi tenaga dapur serta penerapan standar higienitas, sanitasi peralatan, dan kontrol kualitas bahan baku untuk menjamin makanan aman dikonsumsi.
Rakor turut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya pembentukan dan operasional teknis Satgas Pengawas MBG, penguatan fasilitas dan standar operasional SPPG, percepatan distribusi dan layanan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan penyusunan prosedur mitigasi risiko keamanan pangan berbasis teknologi dan pelaporan digital.
Melalui kolaborasi antarinstansi, Pemerintah Provinsi berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berjalan dengan aman, terarah, dan akuntabel.
“Dengan kerja bersama, MBG dapat menjadi program unggulan daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan,” tutup Gubernur.
