Bappedalitbang Banjar Genjot Evaluasi DAK Triwulan II: Tekan Realisasi Nihil, Dorong Kinerja Optimal

REDAKSI8.COM, BANJAR – Untuk memastikan kelancaran pembangunan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/7/2025) pagi di Aula Kantor Bappedalitbang Banjar.

Rapat penting ini dipimpin langsung Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE) Mujahid, serta dihadiri perwakilan dari Set Ditjen Kesprimkom Kementerian Kesehatan Ackhmad Afflazir, jajaran Inspektorat Daerah, Administrasi Pembangunan Setda, Bagian PBJ, dan seluruh SKPD pengampu DAK fisik maupun non fisik.

Dalam arahannya, Nashrullah menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) adalah jantung dari efektivitas program dan kunci percepatan penyerapan anggaran. Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara laporan realisasi fisik dan keuangan, sebagai dasar penilaian kinerja SKPD.

“Monev ini bukan formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kita memastikan dana pusat digunakan tepat sasaran dan berdaya guna. Realisasi yang lemah bisa berdampak besar terhadap pengusulan DAK tahun depan,” tegas Nashrullah.

Ia menjelaskan bahwa monev DAK dilakukan tiga kali setahun, dengan fokus berbeda: kesiapan pelaksanaan pada triwulan pertama, progres fisik dan keuangan pada triwulan kedua, dan evaluasi efektivitas serta dasar perencanaan tahun berikutnya di triwulan ketiga.

Menariknya, dalam rapat ini juga terungkap bahwa Kabupaten Banjar kembali menjadi perhatian nasional karena kerap dianggap sebagai daerah dengan sistem pelaporan yang rapi dan progresif. Hal ini diakui langsung oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Ajir, yang mengapresiasi konsistensi Bappedalitbang Banjar dalam menjalankan proses evaluasi DAK.

“Laporan dan proses evaluasi dari Banjar cukup memuaskan, sehingga daerah ini sering jadi lokus pantauan nasional,” ujar Ajir.

Namun di sisi lain, peringatan keras disampaikan oleh Kabid PPE Mujahid. Ia memaparkan bahwa dalam hasil evaluasi sebelumnya, masih ada beberapa SKPD yang menunjukkan realisasi fisik nol, meski anggaran sudah digelontorkan.

“Ini sinyal bahaya. Jika tak segera diperbaiki, bisa berdampak pada pengurangan atau bahkan tidak diusulkannya DAK tahun berikutnya untuk SKPD bersangkutan,” tandasnya.

Rapat berlangsung dinamis, diwarnai sesi tanya jawab dan diskusi antarpeserta yang fokus pada identifikasi kendala teknis di lapangan serta solusi percepatan pelaksanaan kegiatan. Berbagai masukan dan komitmen bersama dihasilkan dalam forum ini, mencerminkan semangat perbaikan berkelanjutan antar perangkat daerah.

Bappedalitbang berharap, melalui evaluasi yang rutin dan transparan ini, akan tercipta sinergi lintas sektor untuk mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. Tujuannya jelas: mewujudkan pembangunan Banjar yang lebih merata, terukur, dan berkelanjutan.