REDAKSI8.COM, TAPTENG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) resmi menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan pascabencana banjir dan longsor, menyusul berakhirnya masa tanggap darurat pada 30 Desember 2025.
Penetapan status tersebut diputuskan melalui rapat evaluasi lintas instansi yang melibatkan unsur TNI, Polri, instansi vertikal, BNPB, Basarnas, Pertamina, PLN, Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait. Langkah ini menandai dimulainya fase pemulihan secara terencana dan terpadu, tanpa mengendurkan kesiapsiagaan kedaruratan.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan, peralihan status tidak berarti penanganan bencana berhenti. Pemerintah daerah tetap siaga, dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Fokus kita saat ini adalah mempercepat pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda darurat,” ujar Masinton Pasaribu saat ditemui di Bandara FL Tobing, Rabu (31/12/2025).
Sebagai bagian dari tahapan pemulihan, Pemkab Tapteng telah menyiapkan lahan untuk hunian tetap di kawasan Pinangsori, tepatnya di area Asrama Haji, dengan total 118 unit.
Pemerintah juga memfasilitasi warga yang memilih membangun rumah secara mandiri. Penyaluran bantuan rumah dan bantuan hidup akan dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi data korban bencana rampung.
Masinton menegaskan, pemerintah menjamin keadilan bagi seluruh korban terdampak, termasuk warga penyewa rumah. Selama terdata sebagai korban bencana, mereka tetap berhak menerima bantuan, baik berupa hunian sementara maupun bantuan hidup.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada wilayah-wilayah yang masih terisolir akibat kerusakan akses jalan. Pemerintah daerah melakukan evakuasi sementara sembari mempercepat pembukaan jalur distribusi logistik dan layanan dasar bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Batubara turut menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah titik terdampak di wilayah Tapanuli Tengah sebagai wujud solidaritas antardaerah dalam penanganan bencana.
Penetapan status tersebut diputuskan melalui rapat evaluasi lintas instansi yang melibatkan unsur TNI, Polri, instansi vertikal, BNPB, Basarnas, Pertamina, PLN, Bulog, serta seluruh perangkat daerah terkait. Langkah ini menandai dimulainya fase pemulihan secara terencana dan terpadu, tanpa mengendurkan kesiapsiagaan kedaruratan.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan, peralihan status tidak berarti penanganan bencana berhenti. Pemerintah daerah tetap siaga, dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Fokus kita saat ini adalah mempercepat pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda darurat,” ujar Masinton Pasaribu saat ditemui di Bandara FL Tobing, Rabu (31/12/2025).
Sebagai bagian dari tahapan pemulihan, Pemkab Tapteng telah menyiapkan lahan untuk hunian tetap di kawasan Pinangsori, tepatnya di area Asrama Haji, dengan total 118 unit.
Pemerintah juga memfasilitasi warga yang memilih membangun rumah secara mandiri. Penyaluran bantuan rumah dan bantuan hidup akan dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi data korban bencana rampung.
Masinton menegaskan, pemerintah menjamin keadilan bagi seluruh korban terdampak, termasuk warga penyewa rumah. Selama terdata sebagai korban bencana, mereka tetap berhak menerima bantuan, baik berupa hunian sementara maupun bantuan hidup.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada wilayah-wilayah yang masih terisolir akibat kerusakan akses jalan. Pemerintah daerah melakukan evakuasi sementara sembari mempercepat pembukaan jalur distribusi logistik dan layanan dasar bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Batubara turut menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah titik terdampak di wilayah Tapanuli Tengah sebagai wujud solidaritas antardaerah dalam penanganan bencana.
