REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM mendorong penguatan basis data sebagai fondasi kebijakan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai dalam kegiatan “Sosialisasi Penyelenggaraan Walidata dan Statistik Sektoral Bidang Koperasi dan UKM” di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Kamis (4/12/25).
Ia menegaskan, pentingnya data sebagai acuan utama seluruh program pendampingan, pembiayaan, hingga penyaluran bantuan.
“UMKM itu ibarat anak yang sedang tumbuh, butuh pendampingan, butuh perhatian, dan perhatian itu dimulai dari data. Presiden pun meminta agar data koperasi dan UMKM ini rapi, lengkap, dan bisa menjadi dasar kita membantu masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, masih banyak data UMKM yang tercecer, tidak sinkron antarinstansi, atau tak diperbarui saat terjadi perubahan kondisi, seperti dampak bencana yang memengaruhi nilai aset pelaku usaha.
Situasi itu menjadi alasan Pemerintah menyiapkan sistem data terpadu melalui Walidata dan ODS.
“Saya ingin semua bisa merasakan manfaat dari data yang rapi. Kalau ada bencana, kita cepat tahu siapa yang terdampak. Kalau ada pembiayaan murah, kita bisa pastikan tepat sasaran. Kalau ada pelatihan, kita tahu siapa yang paling butuh,” tegasnya.
Gusti Yanuar juga menyampaikan, Pemerintah Pusat saat ini sedang menyiapkan aplikasi pembiayaan UMKM yang diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan dan membuat bunga pinjaman menjadi lebih terjangkau.
Demikian, untuk memperkuat koordinasi, penyusunan data sektor koperasi dan UMKM, pihaknya telah menghadirkan narasumber dari BPS, Dinas Kominfo, hingga Bappeda Kalsel.
“UMKM dan koperasi di Kalsel tumbuh pesat. Koperasi Merah Putih membuat semakin banyak gerakan ekonomi bersama. Karena itu, kita ingin memastikan datanya kuat, agar pertumbuhan itu bisa kita jaga,” katanya.
Di sisi lain, ia mengajak para peserta untuk meneruskan pesan penting terkait perbaikan data kepada para pelaku UMKM, komunitas, dan perangkat daerah, serta pendamping di lapangan.
“Data itu milik kita bersama. Kalau kita jaga bersama, dampaknya akan kembali kepada masyarakat. Pemerintah terus memperbaiki sistem agar bantuan dan program benar-benar sampai ke orang yang tepat,” tutupnya
