REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Kodim 1006/Banjar menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Dukungan ini ditegaskan oleh Pasi Intel Kodim 1006/Banjar, Kapten Inf Arif Triyantoko, yang mewakili Dandim 1006/Banjar dalam kegiatan Rapat Koordinasi bersama Tim Pemantauan/Peninjauan Lapangan Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kamis (16/10/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Tamu Wali Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur No. 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, itu dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, serta lembaga pelaksana program MBG. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Kodim 1006/Banjar, Polres Banjarbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas PUPR, serta Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Kota Banjarbaru.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam strategi sinergi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Program ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berperan penting dalam meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan peserta didik, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tingkat akar rumput.
Kapten Inf Arif Triyantoko menyampaikan bahwa Kodim 1006/Banjar telah melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan MBG di wilayah teritorialnya, termasuk mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan. Ia mencontohkan, sempat terjadi insiden di wilayah Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu, namun berkat koordinasi yang cepat, persoalan tersebut berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan dampak luas.
“Dari pengalaman itu, kami berharap tidak ada kejadian serupa di Kota Banjarbaru. Kodim siap membantu pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan aman dan lancar,” ujar Kapten Arif.
Lebih lanjut, Kapten Arif menekankan pentingnya adanya landasan hukum yang jelas berupa surat perintah atau surat keputusan resmi bagi personel TNI yang terlibat dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, hal itu penting agar keterlibatan prajurit dalam mendukung program MBG memiliki dasar administratif dan prosedural yang kuat.
Ia juga menilai bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membawa efek sosial-ekonomi yang positif, seperti pemberdayaan penyedia jasa katering lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat.
“Kami berharap Banjarbaru bisa menjadi model pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sukses dan transparan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Sekretariat Negara RI dalam arahannya menjelaskan bahwa kunjungan dan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Selama diskusi, berbagai masukan konstruktif muncul dari unsur Forkopimda, akademisi, dan pelaksana teknis di lapangan. Beberapa isu yang dibahas meliputi standar higienitas makanan, validasi data penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta sistem pelaporan dan pengawasan terpadu.
Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana hangat dan produktif, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Program MBG di Kota Banjarbaru. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan berlangsung dengan aman, tertib, serta penuh semangat kolaboratif.
Rapat yang digelar di Ruang Tamu Wali Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur No. 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, itu dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, serta lembaga pelaksana program MBG. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Kodim 1006/Banjar, Polres Banjarbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas PUPR, serta Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Kota Banjarbaru.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam strategi sinergi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Program ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berperan penting dalam meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan peserta didik, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tingkat akar rumput.
Kapten Inf Arif Triyantoko menyampaikan bahwa Kodim 1006/Banjar telah melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan MBG di wilayah teritorialnya, termasuk mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan. Ia mencontohkan, sempat terjadi insiden di wilayah Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu, namun berkat koordinasi yang cepat, persoalan tersebut berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan dampak luas.
“Dari pengalaman itu, kami berharap tidak ada kejadian serupa di Kota Banjarbaru. Kodim siap membantu pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan aman dan lancar,” ujar Kapten Arif.
Lebih lanjut, Kapten Arif menekankan pentingnya adanya landasan hukum yang jelas berupa surat perintah atau surat keputusan resmi bagi personel TNI yang terlibat dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, hal itu penting agar keterlibatan prajurit dalam mendukung program MBG memiliki dasar administratif dan prosedural yang kuat.
Ia juga menilai bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membawa efek sosial-ekonomi yang positif, seperti pemberdayaan penyedia jasa katering lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat.
“Kami berharap Banjarbaru bisa menjadi model pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sukses dan transparan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Sekretariat Negara RI dalam arahannya menjelaskan bahwa kunjungan dan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Selama diskusi, berbagai masukan konstruktif muncul dari unsur Forkopimda, akademisi, dan pelaksana teknis di lapangan. Beberapa isu yang dibahas meliputi standar higienitas makanan, validasi data penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta sistem pelaporan dan pengawasan terpadu.
Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana hangat dan produktif, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Program MBG di Kota Banjarbaru. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan berlangsung dengan aman, tertib, serta penuh semangat kolaboratif.
