REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memberikan atensi serius terhadap tingginya angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Banua.
Kabarnya sekarang Disdikbud Kalsel masih meverifikasi dan memvalidasi lapangan untuk mengetahui jumlah pasti anak tidak sekolah maupun putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Disdikbud Kalsel, Galung Tantri Narinda kepada awak media pada Senin (29/9/25).
“Data ini perlu diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu, karena penanganannya berbeda-beda, sesuai latar belakang penyebab anak tidak bersekolah atau berhenti sekolah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya keterbatakan ekonomi, pilihan untuk bekerja, pernikahan dini, kasus perundingan (bullying), hingga berpindah ke jalur pendidikan nonformal.
“Kami telah menyiapkan sejumlah strategi, seperti program beasiswa, bantuan bagi anak kurang mampu, advokasi ke daerah-daerah, serta penyediaan program sekolah paket A, B dan C,” jelasnya.
Tak berhenti disana, pihaknya tengah menyusun strategi tambahan di tahun 2025 untuk penanganan anak putus sekolah dengan cara yang lebih komprehensif.
Misal, perbaikan sistem dan database, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Tentu hal itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kolaborasi lintas instansi agar lebih efektif dan efesien.
“Mengingat tahun 2025 tinggal beberapa bulan lagi, langkah strategis tersebut baru bisa dijalankan pada 2026,” tuntasnya.
