REDAKSI8.COM, BANJAR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar kembali meningkat tajam pada pertengahan tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar mencatat, sejak awal Juli 2025 hingga 10 Agustus 2025, terdapat 165 titik panas (hotspot) terdeteksi melalui aplikasi Sipongi, dengan luas lahan terbakar mencapai 42,71 hektare.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, mengungkapkan bahwa sejak Februari hingga Juni, jumlah hotspot terbilang rendah. Namun memasuki Juli, tren karhutla melonjak signifikan, terutama di dua wilayah utama.
“Awal tahun, hotspot banyak terpantau di daerah pegunungan Paramasan. Sekarang, yang paling rawan ada di Kecamatan Cintapuri. Titiknya cukup banyak dan penyebarannya luas,” jelas Yayan saat Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla, Senin (11/8/2025).
Mayoritas kebakaran, kata Yayan, terjadi di lahan kosong dan semak belukar, termasuk di area yang sulit diakses. Beberapa titik api bahkan berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, seperti PT SSM yang tercatat memiliki 77 hotspot.
“Terkait lahan HGU, penanganannya menjadi kewenangan penuh pemilik perusahaan. Mereka wajib memiliki SDM, peralatan, embung, menara pantau, dan sarana pendukung lainnya. BPBD hanya memantau, mencatat, dan memberikan dukungan jika api meluas ke lahan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Yayan, helikopter waterbombing yang dikerahkan juga akan kembali jika api masih berada di area HGU, mengingat kewenangan dan tanggung jawab ada di pihak perusahaan. Namun, BPBD siap memberikan bantuan apabila kebakaran berpotensi meluas.
Selain karhutla, Kabupaten Banjar juga dihadapkan pada risiko kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Karena itu, BPBD berencana mengaktifkan Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan.
“Posko induk akan kami tempatkan di BPBD, sementara pos lapangan akan didirikan di titik-titik rawan seperti Cintapuri, Martapura Barat, dan kawasan hutan Lahura,” jelas Yayan.
Upaya mitigasi terus dilakukan BPBD, termasuk pemetaan daerah rawan, sosialisasi larangan pembakaran lahan (zero burning), serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
“Setiap tahun kami lakukan prabencana. Kami punya peta rawan bencana dan rutin memberi sosialisasi. Namun masih ada kebiasaan membakar lahan yang sulit dihilangkan,” ungkapnya.
Penanganan karhutla di Banjar melibatkan banyak pihak, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo, hingga relawan gabungan. Masyarakat pun dilibatkan, khususnya yang tergabung dalam kelompok pemadam api binaan instansi terkait.
Yayan menambahkan, penetapan status siaga darurat akan dilakukan setelah rapat koordinasi dan persetujuan kepala daerah. Tahun-tahun sebelumnya, status siaga darurat biasanya ditetapkan lebih awal.
“Tahun lalu, awal Juli sudah ditetapkan status siaga darurat. Tahun ini, cuaca cukup membantu sehingga Agustus baru kita rakor. Mudah-mudahan karhutla tahun ini tidak sebesar tahun lalu,” pungkasnya.
