REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, S.I.Kom resmi membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025, Senin (11/8/2025). Rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder.
Saidi Mansyur menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla, mengingat wilayah Kabupaten Banjar masuk kategori rawan.
“Kebencanaan, khususnya Karhutla, menjadi tantangan serius setiap musim kemarau. Sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa kebakaran tidak hanya berdampak pada ekosistem darat, tetapi juga memengaruhi lintas udara, ekonomi, transportasi, dan kesehatan. Hingga saat ini, status kebakaran di Kabupaten Banjar masih Siaga, meski terdata ada 165 titik api dengan luas terbakar sekitar 40 hektare.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa sejak 4 Agustus hingga 30 September 2025, Kalimantan Selatan telah berstatus Siaga Darurat Karhutla.
“Arahan Gubernur jelas, kita harus perkuat regulasi, tingkatkan kapasitas SDM, sediakan sarana-prasarana, dan yang terpenting memperkuat kolaborasi,” ungkapnya.
Menurut Bambang, kolaborasi yang baik terbukti menekan angka Karhutla di Kalsel pada 2024 dibandingkan 2023. Tahun ini, strategi mitigasi kembali dimantapkan, termasuk dukungan peralatan udara. BNPB telah mengirim dua heli patroli dan dua heli water bombing, serta satu heli tambahan yang akan tiba pekan depan.
Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan operasi modifikasi cuaca jika kondisi kemarau ekstrem terjadi. Namun, berdasarkan data BMKG, tahun ini Kalsel mengalami “kemarau basah” dengan curah hujan yang masih turun secara bertahap di beberapa wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, BPBD Kalsel juga memperkenalkan Buku Mitigasi dan Infrastruktur Bencana yang memuat peta kerawanan dan infrastruktur penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Banjar, buku ini mencatat potensi Karhutla, tanah longsor, dan banjir sebagai risiko utama.
“Buku ini akan memudahkan pemerintah daerah merencanakan langkah mitigasi yang terukur dan terarah,” jelas Bambang.
Rakor ini menjadi momentum untuk menguatkan koordinasi lintas sektor demi mencegah Karhutla semakin meluas. Dengan status siaga darurat, semua pihak diharapkan sigap mengambil langkah preventif sebelum bencana semakin parah.
