REDAKSI8.COM – Sebanyak 22 orang aparat desa dan 11 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan, hari ini mengikuti kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi atau Asistensi Implementasi Aplikasi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Kalsel yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Acara ini dilaksanakan selama sehari bertempat di Pendopo Bupati, Kandangan, yang langsung dibuka oleh Bupati HSS, Drs. H. Achmad Fikry, MAP. Selasa (25/5/2021).
Dari laporan yang disampaikan Kepala Dinas PMD, Susilo Adiyanto, SSTP, M.Si terungkap bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam mengelola Bumdes yang ada.
“Bumdes memiliki peran yang strategis, sehingga apabila dikelola optimal maka akan menjadi tulang punggung masyarakat desa. Salah satu kendala yang didapati di lapangan dalam mengelola Bumdes adalah masalah manajemen pelaporan keuangan yang belum tertata baik. Oleh karena itu kegiatan kali sangat bermanfaat untuk menjadi bekal bagi aparatur desa dalam mengelola Bumdes” ungkapnya.
Lebih lanjut dilaporkannya pula bahwa selain aparatur desa dan pendamping dari kecamatan, acara ini juga diikuti oleh jajaran Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa HSS.
Sementara itu Tuguh, SE, MM selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntansi BPKP Provinsi Kalsel, menyampaikan bahwa HSS merupakan kabupaten pertama yang menyelenggarakan kegiatan ini.
“Pemerintah pusat telah mencanangkan dalam RPJMN untuk target merevitalisasi Bumdes Maju 1.800 dan Bumdes Berkembang 10.000 di seluruh Indonesia, sehingga BPKP ingin punya peran untuk peningkatan tata kelola keuangan dengan membuat sebuah aplikasi, SIA Bumdes. Dan kami sangat bangga ternyata, HSS proaktif sebagai daerah yang pertama di Kalsel ingin menerapkan aplikasi ini” ungkapnya.
Bupati H. Achmad Fikry sendiri mengucapkan terima kasih kepada BPKP Provinsi Kalsel yang bersedia melakukan pendampingan untuk penerapannya di HSS.
“Bumdes perlu ditangani secara profesional sehingga manajemen keuangannya perlu dikelola dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kita berharap Bumdes bisa menjadi penguat ekonomi perekonomian di desa, mampu memfasilitasi keperluan masyarakat desa” ucapnya.
Selain itu Bupati juga mengingatkan, agar Bumdes jangan sampai menjadi kompetitor ekonomi atau mengambil lahan usaha masyarakat yang telah ada. Bumdes harus bisa menciptakan peluang usaha yang belum ada.
Pengelolaan Bumdes yang baik dan sehat, nanti akan menjadi penambah penghasilan bagi perangkat desa itu sendiri.Dalam kesempatan ini Bupati juga mengucapkan terima kasih karena acara diselenggarakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.
Walaupun HSS adalah satu-satunya daerah di Kalsel yang berisiko rendah dengan zone kuning, hal ini jangan membuat masyarakat lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai kesempatan.
Acara Asistensi Implementasi Aplikasi SIA Bumdes ini juga dirangkai dengan kegiatan Workshop Kerjasama Bumdes Dengan Pihak Ketiga dalam hal ini bersama PT. Pos Indonesia, Kandangan, dimana Bumdes masing-masing desa direncanakan dalam usahanya juga akan menjadi Agen Pos.
