REDAKSI8.COM, MARTAPURA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Banjar dipastikan akan berbeda dibanding sensus sebelumnya pada tahun 2016. Tidak hanya mendata usaha yang memiliki toko, kantor, atau bangunan fisik, Badan Pusat Statistik (BPS) kini juga akan menyasar pelaku usaha berbasis digital dan platform daring yang selama ini sulit terjangkau pendataan konvensional.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik di Aula BPS Martapura, Kamis (7/5/2026) pagi.
Roy menjelaskan, perkembangan ekonomi digital membuat pola usaha masyarakat berubah sangat cepat. Banyak pelaku usaha kini menjalankan bisnis hanya melalui media sosial, marketplace, atau aplikasi daring tanpa memiliki lokasi usaha tetap.
Karena itu, pada SE 2026, BPS akan melakukan pendataan lebih luas agar seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha online, dapat tercatat secara akurat.
“Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, koordinasi, dan kolaborasi seluruh OPD agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujar Roy.
Menurutnya, sensus ekonomi menjadi instrumen penting pemerintah untuk mengetahui kondisi riil dunia usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM rumahan yang berkembang melalui platform digital.
BPS Kabupaten Banjar telah menyiapkan beberapa tahapan pendataan. Untuk perusahaan besar, pendataan akan dimulai melalui metode blasting email selama Juni 2026. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara daring maupun tatap muka dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait.
Sementara itu, pendataan lapangan secara langsung atau door to door akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini menyasar rumah tangga usaha, pelaku usaha menengah, serta usaha mikro dan kecil.
Toy mengatakan, apabila perusahaan besar belum memberikan respons melalui email, petugas akan turun langsung ke lapangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menjangkau perusahaan-perusahaan besar melalui blasting email. Jika belum ada respons, petugas akan mendatangi langsung secara door to door,” katanya.
Usaha Online Ikut Didata
Salah satu fokus utama SE 2026 adalah pendataan usaha berbasis digital yang tidak memiliki bangunan fisik. BPS akan melakukan penelusuran melalui metode “scrapping” terhadap berbagai aplikasi dan platform usaha online seperti Google, Shopee, dan media sosial lainnya yang digunakan pelaku usaha di Kabupaten Banjar.
Fata hasil penelusuran tersebut kemudian akan diverifikasi langsung oleh petugas di lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat, termasuk usaha kecil yang dijalankan dari rumah atau hanya melalui telepon genggam.
Roy menegaskan, seluruh usaha akan diupayakan masuk dalam sistem pendataan BPS.
“Apabila masih ada yang belum terdata, kami tetap melakukan pengawasan internal untuk memastikan usaha-usaha yang tertinggal, baik yang terlihat bangunan usahanya maupun yang tidak kasat mata seperti usaha online,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan SE 2026, BPS Kabupaten Banjar akan menerjunkan sebanyak 559 petugas lapangan. Para petugas tersebut berasal dari hasil rekrutmen terbuka yang dapat diikuti masyarakat umum maupun mahasiswa.
Seluruh petugas yang dinyatakan lolos nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPS RI maupun BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
Roy menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai pedoman resmi perekrutan mitra statistik.
Meski besaran honor petugas masih menunggu keputusan resmi dari BPS RI, ia memastikan nilai honor berada di atas Upah Minimum Regional (UMR).
“Honor dipastikan di atas UMR, silakan mendaftar karena prosesnya terbuka. Namun ada konsekuensi bagi petugas yang mengundurkan diri setelah pelatihan dan saat pendataan berlangsung karena nantinya akan menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja,” jelasnya.
Melalui kegiatan FGD tersebut, BPS Kabupaten Banjar berharap dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun ekosistem data yang lebih akurat dan terintegrasi.
Diskusi tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga media massa dalam mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan diisi dengan pemaparan materi serta sesi tanya jawab mengenai pelayanan statistik dan teknis pelaksanaan SE 2026.
FGD diikuti berbagai unsur, di antaranya perwakilan DKISP, Bapperida, Polres Banjar, STIKES, IAID, Hotel TreePark, ASPEKINDO, HIPMI, ULM, STIE Panca Setia, serta sejumlah jurnalis di Kabupaten Banjar.
