REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah cepat untuk memantapkan stabilitas dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Melalui High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan tiga tim strategis sekaligus TPID, TPAKD dan TP2DD di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/05/2026).
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby secara resmi merilis tujuh instruksi penting yang harus segera diimplementasikan di lapangan.
Untuk memastikan eksekusi yang konkret, berikut adalah tujuh poin instruksi yang dipaparkan Wali Kota Banjarbaru kepada seluruh pemangku kepentingan:
- Antisipasi Inflasi Menjelang Idul Adha 1447 H: Memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
- Persiapan Menuju Kota Penghitung Inflasi 2028: Meningkatkan kualitas pemantauan, pengolahan, dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara akurat sebagai langkah persiapan matang Kota Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi pada tahun 2028 mendatang.
- Optimalisasi Ketahanan Pangan dan Pasar Murah: Mendorong pelaksanaan operasi pasar secara optimal, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta memperkuat ketahanan pangan daerah agar keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan di pasar tetap terjaga.
- Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD): Mewajibkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) serta penerapan SP2D Online pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Efisiensi dan Transparansi Keuangan Daerah: Memastikan roda digitalisasi transaksi daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengefisiensikan pengelolaan keuangan daerah.
- Perluasan Akses Keuangan bagi UMKM dan Pelajar: Memperluas jangkauan akses keuangan masyarakat lewat penguatan program literasi dan inklusi keuangan, dengan fokus utama pada kalangan pelajar, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
- Kolaborasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Mendorong kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat demi terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut sengaja mengintegrasikan tiga forum, lantaran dinilai memiliki keterkaitan erat sebagai pilar utama penyokong stabilitas harga, digitalisasi transaksi, hingga perluasan akses keuangan masyarakat.
“Ketiga forum ini tentunya saling memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Muaranya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” papar Lisa Halaby.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga amanah, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kualitas kinerja sesuai peran masing-masing instansi.
Ia menegaskan, supaya HLM tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah taktis yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Agenda krusial itu turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, para Asisten, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal, serta seluruh anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru.
Guna membedah strategi penguatan ekonomi secara komprehensif, HLM menghadirkan para narasumber berkompeten dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel.
