REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Guna mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan publik, tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menerima saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masayarakat.
Tiga SKPD tersebut, yakni Dinas Sosial (Dinsos) Banjarbaru, Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Banjarbaru, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam rangkaian acara Forum Komunikasi Publik (FKP), di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (4/6/24).
Direktur RSDI, Kota Banjarbaru, Dr. Danny Indrawardhana mengatakan, apa saja yang sudah disampaikan oleh masyarakat akan ditindaklanjuti.
Sebab, masih ada beberapa pekerjaan yang harus ditingkatkan dalam pelayanan di RSDI Banjarbaru untuk warga Kota Banjarbaru khususnya.
“Soal fasilitas, dan yang masih menjadi PR kita yaitu soal farmasi, waktu tunggu farmasi, jadi hal itu yang memang akan jadi masukan, dan harus kita tindaklanjuti dan terus menerus kita evaluasi,” ujarnya.
Meski demikian, layanan-layanan baru di Rumah Sakit Idaman yang saat ini sudah eksis memberikan pelayanan adalah dokter jantung anak.
“Dalam FKP kita mejelaskan tentang pelayanan-pelayanan baru, secara prinsip soal dokter jantung anak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kota Banjarbaru, Rudi Rakhmana mengatakan, keterlibatan RT/RW di Banjarbaru dalam ketetapan data adalah sasaran untuk penerima segala jenis bantuan dari Dinsos.
Karena Dinsos fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetap terkadang data tersebut tidak tepat.
“Misalnya warga yang memang sebenarnya perlu mendapat bantuan ternyata ada yang tidak, kita kurang tahu datang darimana data itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, keterlibatan RT/RW sangat penting dalam memperbaiki pelayanan publik, sebab yang mengetahui persis keadaan masyarakat adalah RT/RW setempat.
“Penting harusnya mereka juga melibatkan RT/RW, kadang mereka tidak sampai kesana, apalagi juga ada aturan RT/RW tidak bisa ikut campur,” tuturnya.
Menurutnya, kadang ada ditemukan kasus warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah menerima bantuan tersebut, sehingga darimana data itu didapatkan.
“Kita merasa ada kesalahan dimana kita harus cari apakah data itu dari Dinsos, Statistik atau Disdukcapil berkaitan alamatnya, bahkan kadang pekerjaannya yang kadang tidak singkron,” tandasnya.
