REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sejumlah petani sayur di Guntung Manggis tengah menjalani ancaman kekeringan dan hama, beban mereka semakin berat lantaran harga pupuk yang semakin mahal.
Persoalan itu terungkap ketika Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto berkunjung ke salah satu ladang sayur di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, pada Rabu (16/08) sore.
Windi sengaja datang ke sana bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M Syaripuddin, alias Bang dhin untuk menunjukkan bagaimana kondisi pertanian di Kota Banjarbaru.
Benar saja, rata-rata petani sayur mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Bang Dhin menilai kondisi ini dikarenakan pemerintah belum begitu melirik pertanian sebagai salah satu prioritas dalam menunjang pembangunan daerah.
“Terutama bagi Kota Banjarbaru, padahal kota ini merupakan salah satu gerbang IKN (Ibu Kota Negara),” ungkapnya pada awak media.
Karena itu, Ia meminta pemerintah daerah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru serius memperhatikan sektor pertanian.
Sebab, bidang ini perannya sangat strategis yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Pertanian harus meningkatkan produksi, pangan harus berperan sebagai penyanggah inflasi,” ucap politikus PDI Perjuangan Kalsel itu.
“Dan yang terpenting adalah hilangkan ego sektoral dan jangan saling berseberangan,” tandasnya.
Disamping itu, Windi menambahkan, pertanian di Kota Banjarbaru juga terancam dengan masifnya lembangunan dan pertumbuhan kota.
Ia mengaku khawatir jika nanti penduduk Banjarbaru semakin meningkat, dan berdampak pada lahan pertanian yang menyempit akibat pengalihan fungsi lahan pertanian.
“Lahan yang sempit tentu membuat hasil produksi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Terkait kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani sayur di Guntung Payung, Windi menilai bahwa hal tersebut dikarenakan jumlah pupuk subsidi yang diterima Kota Banjarbaru tidak sebanding dengan jumlah lahan pertanian.
“Soalnya data di Kementerian Keuangan mengenai lahan tani di Banjarbaru tidak berbanding lurus dengan data di lapangan,” ungkapnya saat dihubungi Radar Banjarmasin.
Padahal, menurutnya saat ini sayuran memiliki potensi besar bagi PAD dan Perkembangan Kota Banjarbaru. Hal itu dikarenakan lahan di Banjarbaru sangat cocok di tanam sayuran.
Saat ini, Windi menambahkan, para petani terpaksa menggunakan pupuk kandang sebagai penggantinya.
“Itupun juga sulit, jumlah pupuk kandang yang ada masih belum bisa menutupi keperluan petani di sini. Jadi terpaksa mereka membelinya ke daerah Tanah Laut, dan harganya pun juga mahal, sekitar Rp 100 sampai 160 ribu per karungnya,” bebernya.
Selama pupuk subsidi ada, Windi melanjutkan, pasti kebutuhan pupuk kandang berkurang. Namun berhubung susah cari pupuk subsidi maka pupuk kandang yang mereka kuati.
“Kami harap hal ini jadi atensi Pemerintah Kota untuk mendorong Pemerintah Provinsi agar bisa mendapat tambahan pupuk subsidi,” harapnya.
Dia berharap setiap program yang akan dilaksanakan bisa menyentuh langsung masyarakat kecil dan jangan fokus terhadap penyerapan anggaran, dampak yang dihasilkan merupakan capaian tertinggi.
“Ekonomi kerakyatan merupakan hal yang harus diperhatikan, pemerintah harus berikan program strategis untuk memulihkan kembali sektor pertanian,” bebernya.
Hal serupa juga tengah dialami para petani padi di kelurahan palm.
Disana, 80% panen padi di Jalan Palam Kota Banjarbaru gagal.
Diakui oleh salah satu petani setempat, Azis, dalam 20 borongan padi yang ditanam hanya bisa dipanen kurang lebih sekitar 2 borongan saja atau 20%, sisanya 80% gagal.
Musim panen padi seharusnya kata Azis sudah selesai, namun karena adanya serangan hama menjadi penghambat perkembangan si buah, maka buah yang dihasilkan tidak masksimal.
“Seharusnya panen ini sudah selesai, karena ada serangan penyakit jadi lambat perkembangan buahnya, jelas ini penurunan pendapatan kami,” ujar seorang petani di Jalan Palam, Kota Banjarbaru Azis, Jum’at (4/8/23).
Selanjutnya Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah Akbar akan mengusulkan pembangunan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di sejumlah wilayah pertanian di Cempaka pada anggaran perubahan tahun ini.
“Itu untuk penanggulangan banjir dan mengairi sawah-sawah masyarakat sekitar. Sehingga tidak terpaku menunggu musim hujan,” bebernya kepada Redaksi8.com.
Selain itu, ia pun meminta adanya anggaran untuk subsidi pupuk kepada para petani. Supaya pertumbuhan sektor pertanian di Banjarbaru mampu semakin maju.
Mengingat, Kota Banjarbaru sekarang sudah di tetapkan sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Selatan.
Ia berharap, SKPD terkait dalam hal ini DKP3 mendukung usulan anggaran yang digagas pihak DPRD Banjarbaru.
“Saya harapkan masuk di anggaran perubahan dinas KP3,” tandasnya.
