REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti dua aspek penting dalam pembangunan kota, yakni transparansi proyek infrastruktur dan kesiapan pengelolaan aset daerah.
Dalam dua pernyataan terpisah pada Sabtu (19/7), ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD akan diperketat agar pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menyinggung proyek Teras Samarinda Tahap I yang sempat mendapat sorotan akibat keterlambatan dan masalah pembayaran pekerja, Deni menyebut evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor menjadi keharusan sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
“Kami memastikan kontraktor memiliki kapabilitas menguasai bidang pekerjaan. Mereka wajib datang langsung mempresentasikan rencana kerja, material, dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) secara transparan di depan kami,” tegasnya.
Lanjutnya, langkah ini, bertujuan untuk mencegah munculnya kontraktor fiktif yang kerap menyulitkan pengawasan proyek.
“Ini good attitude dari kontraktor. Mereka mau membongkar detail RAB, berdiskusi, dan menerima masukan. Hubungan antara DPRD sebagai pengawas dan PUPR sebagai pelaksana harus terkoneksi baik,” jelas Deni.
Masalah keterlambatan dan gaji pekerja yang belum dibayarkan pada tahap sebelumnya juga tak luput dari perhatian.
“Catatan itu sudah kami sampaikan. Jangan sampai pekerja kembali dirugikan,” tegasnya lagi.
Ia berharap mekanisme ketat ini bisa memperbaiki jalannya Teras Samarinda Tahap II hingga IV, dan menjadi standar baru dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di kota ini.
“Dengan transparansi, tidak ada lagi ‘membeli kucing dalam karung’. Semoga tidak ada kendala berarti,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait pengelolaan fasilitas Sport Hub dan Driving Range yang baru dibangun, Komisi III menilai Perusahaan Daerah (Perusda) Samarinda belum siap untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Alasannya, menurut Deni, adalah keterbatasan SDM dan beban kerja yang sudah menumpuk.
“Kita memberikan catatan, Perusda ini sudah memiliki banyak sekali bidang yang sedang mereka kerjakan,” ujar Deni.
Ia menekankan bahwa perlu kehati-hatian dalam penunjukan pihak pengelola, sebab fasilitas tersebut memiliki nilai komersial tinggi dan diharapkan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin apa yang dibangun pemerintah kota betul-betul optimal, jangan sampai tidak maksimal pengelolaannya,” katanya.
“Apalagi ini mempunyai nilai komersial yang diharapkan memberi kontribusi PAD. Kita tidak main-main dengan investasi yang digelontorkan. Otomatis ada titik impas (break even point) yang kita harapkan,” lanjutnya.
Ia pun memberi catatan tegas agar pengelolaan fasilitas publik diarahkan ke tangan profesional yang kompeten dan memahami teknis pengoperasian fasilitas olahraga modern.
“Siapapun nanti yang ditunjuk, saya kira harus yang betul-betul paham tentang pengelolaan Sport Hub maupun Driving Range,” tandasnya.
