REDAKSI8.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Sekretariat Daerah (Setda) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan reviu terhadap sembilan standar pelayanan sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar pada Selasa (23/6/2026).
Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh Setda Kabupaten Balangan.
Dalam kegiatan tersebut, Setda Balangan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengguna layanan, akademisi, perangkat daerah, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga penyelenggara layanan. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang objektif dan menyeluruh terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penting untuk meninjau kembali apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurutnya, setiap bagian di lingkungan Setda memiliki jenis layanan yang berbeda sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Salah satu yang menjadi perhatian adalah layanan pembuatan kartu identitas atau ID Card yang dikelola oleh Bagian Organisasi.
“FKP ini kami gunakan untuk melihat kembali standar layanan di setiap bagian. Ada sembilan bagian dengan jenis layanan masing-masing, seperti di Bagian Organisasi pada layanan pembuatan ID Card, yang kami tinjau dan minta masukan langsung dari pengguna layanan,” ujar Ernawati.
Ia menambahkan, masukan yang diberikan peserta forum sangat penting karena berasal dari pengalaman langsung masyarakat saat mengakses layanan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki maupun yang sudah berjalan dengan baik.
Beberapa hal yang menjadi fokus evaluasi antara lain kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, kejelasan informasi, hingga sikap dan profesionalisme petugas saat melayani masyarakat.
“Yang kami harapkan adalah masukan yang sifatnya konkret, misalnya soal waktu pelayanan atau sikap petugas, apakah sudah sesuai harapan atau masih perlu diperbaiki,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengalaman mereka selama menggunakan layanan yang disediakan Setda Balangan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Seluruh hasil reviu dan masukan yang diperoleh dalam Forum Konsultasi Publik nantinya akan dirangkum dalam berita acara. Dokumen tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi sekaligus laporan yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban evaluasi pelayanan publik, hasil forum ini juga diharapkan menjadi dasar bagi Setda Balangan dalam melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan di masa mendatang.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, profesional, dan memuaskan bagi seluruh warga.
