REDAKSI8.COM, TAPANULI TENGAH – Perlindungan anak di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menghadapi tantangan serius. Luas wilayah, keterbatasan personel, serta masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan membuat sistem perlindungan dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah.
Perlindungan hingga tingkat desa dan kelurahan kini didorong menjadi ujung tombak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Pusaka Indonesia dan Save the Children mendorong pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai sistem pencegahan yang bekerja langsung di lingkungan terdekat anak.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Program Protekta (Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah) di Aula Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WIB tersebut dibuka Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tapteng, Jonedi Marbun.
Jonedi menegaskan, perlindungan anak bukan pekerjaan yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting karena anak merupakan generasi yang kelak menentukan arah daerah.
“Kita melakukan kegiatan ini dengan kesadaran penuh bahwa anak harus dilindungi. Anak merupakan cikal bakal yang akan memimpin pemerintahan ini ke depannya. Ketika anak salah dididik dan anak bermasalah, mungkin ke depannya pemerintahan ini juga akan bermasalah,” ujar Jonedi.
Menurut Jonedi, pembentukan PATBM di desa dan kelurahan perlu dipercepat. Pemerintah kabupaten dengan sumber daya yang terbatas tidak mungkin mengetahui dan menangani seluruh persoalan anak yang terjadi di 159 desa dan 56 kelurahan di Tapteng tanpa keterlibatan masyarakat.
Jonedi juga mendorong percepatan pembentukan dan penguatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar pelayanan terhadap perempuan dan anak memiliki sistem yang lebih jelas dan mudah dijangkau masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tapteng, Rahmadiah Hanum, SE, MM, mengakui persoalan perlindungan anak tidak bisa ditangani pemerintah seorang diri.
“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga tertentu karena semuanya memiliki keterbatasan,” kata Hanum.
Menurutnya, persoalan yang terlihat melalui laporan resmi belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Masih ada kemungkinan kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, mulai dari ketakutan, tekanan keluarga, hingga ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pengaduan.
“Yang kita hadapi banyak, tetapi yang melapor belum tentu sebanyak itu. Yang tidak melaporkan justru bisa lebih banyak,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan PATBM dinilai penting. Masyarakat di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi mata dan telinga dalam mendeteksi persoalan anak sejak dini.
DP3A Tapteng mulai menguji pembentukan PATBM melalui pilot project di Kelurahan Bonalumban dan Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun.
PATBM di Kelurahan Bonalumban dibentuk pada 6 Agustus 2026, sementara Desa Muara Sibuntuon menyusul pada 8 Agustus 2026.
“Ini merupakan pilot project. Kita berharap ketika pelaksanaannya berjalan dengan baik, desa dan kelurahan lainnya juga dapat membentuk PATBM,” kata Hanum.
Ia berharap dua wilayah tersebut dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lain di Tapteng. Dengan demikian, pembentukan PATBM tidak berhenti sebagai struktur administratif, tetapi benar-benar menghasilkan sistem perlindungan anak yang aktif di tengah masyarakat.
Selain PATBM, DP3A juga berencana memperkuat kembali Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sebelumnya telah terbentuk.
Hanum menyebut perubahan personel dan dinamika organisasi membuat keberadaan gugus tugas perlu diaktifkan kembali.
“Kegiatan hari ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat gugus tugas. Sebelumnya sudah terbentuk, tetapi karena personelnya banyak yang pindah dan berbagai kondisi lainnya, perlu dilakukan penguatan kembali,” katanya.
Tim Ahli Pusaka Indonesia, Marjoko, mengingatkan bahwa PATBM tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur organisasi di desa dan kelurahan.
Lebih dari itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan, mencegah kekerasan, memberikan respons awal, serta menghubungkan anak dan keluarga dengan layanan yang tepat.
Pusaka Indonesia bersama Save the Children mendorong PATBM sebagai pilot project di satu desa dan satu kelurahan di Tapteng.
“Paling tidak mereka mampu memahami mekanisme penyelesaian masalah anak secara restoratif dan diversi. Harapannya, persoalan-persoalan anak dapat diselesaikan dengan tepat dan tidak semuanya harus langsung masuk ke proses hukum,” ujar Marjoko.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan persoalan anak tidak semata-mata berorientasi pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan sistem berbasis masyarakat, persoalan diharapkan dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih besar.
Selain PATBM, Pusaka Indonesia mendorong DP3A Tapteng membangun mekanisme pengaduan dan konsultasi yang mudah diakses masyarakat.
Marjoko menilai masyarakat membutuhkan tempat yang jelas ketika menghadapi persoalan yang menyangkut anak. Jangan sampai warga mengetahui adanya kasus, tetapi tidak tahu harus melapor ke mana.
“Kita akan duduk bersama DP3A untuk melihat bagaimana mengembangkan mekanisme pengaduan. Ketika terjadi persoalan, masyarakat harus punya tempat untuk berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan,” katanya.
Kanal tersebut diharapkan menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, pengaduan dan pendampingan sebelum persoalan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Penguatan PATBM, Gugus Tugas KLA, UPTD PPA, kapasitas masyarakat serta mekanisme pengaduan pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih terpadu di Tapanuli Tengah.
“Harapan kami, kita punya semangat bersama untuk menguatkan kembali gugus tugas yang sudah ada. Pada akhirnya pemerintah dan semua pihak dapat melanjutkan program ini sampai kita bisa mendeklarasikan Tapanuli Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak,” ujarnya.
Dengan kondisi Tapteng yang memiliki 159 desa dan 56 kelurahan, keberadaan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi semakin strategis.
Tantangannya bukan sekadar membentuk PATBM, tetapi memastikan setiap struktur yang dibentuk benar-benar bekerja mampu mencegah kekerasan, mengenali persoalan sejak dini, membuka akses pengaduan, memberikan respons awal, dan menghubungkan anak dengan layanan yang dibutuhkan.
Dengan demikian, Program Protekta tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, melainkan menjadi gerakan bersama untuk memastikan perlindungan anak hadir hingga ke lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. (Jerry).
