REDAKSI8.COM, BANJAR – Upaya penurunan stunting yang terintegrasi perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam berbagai kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, saat membuka kegiatan Ekspose Laporan Akhir Evaluasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan, di aula Baiman Bappedalitbang Banjar Martapura, Rabu (29/5/2024) pagi.
“Guna memenuhi salah satu aspek tersebut, maka diperlukan penyusunan evaluasi stunting untuk mendeskripsikan capaian kondisi stunting yang ada di Kabupaten Banjar Evaluasi Konvergensi Stunting diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program maupun kegiatan pembangunan,” kata Nashrullah.
Hadir dalam acara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Banjar dan narasumber tenaga ahli Fakultas Kedokteran Profesor Syamsul Arifin dkk.
Kasubbid Pengembangan Manusia juga turut menambahkan bahwa target atau sasaran yang ingin dicapai dalam Ekspose Akhir Laporan Evaluasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini adalah tersusunnya Dokumen Evaluasi Konvergensi Stunting untuk memperoleh gambaran kondisi capaian kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah termasuk kecamatan dan desa dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Banjar.
Sementara itu ketua koordinator tim ahli Profesor Syamsul Arifin, dalam paparannya menjelaskan Secara umum permasalahan yang ditemukan berdasarkan data yang dihimpun melalui FGD kepada semua elemen disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kelembagaan TPPS belum berjalan dengan baik.
Selain itu juga anggaran pendanaan untuk kegiatan masih terbatas, sehingga diantaranya saat pembagian PMT tidak mecakup semua lokus dan hanya dalam waktu yang singkat serta Kader Posyandu atau kesehatan yang masih terbatas dan biasanya rangkap menjadi beberapa kualifikasi kader kesehatan lainnya.
“Inovasi daerah turut mendukung penurunan stunting serta perlunya penguatan lembaga desa melalui keterlibatan unsur di desa terutama kelompok perempuan sangat penting memberikan usulan rencana kegiatan intervensi dalam mempercepat penurunan kasus stunting baik pada rembuk maupun musyawarah rencana pembangunan desa.” Jelas Syamsul.
Dari hasil dokumen direkomendasikan berupa program khusus dan program kelembagaan satgas percepatan penurunan stunting yang ditawarkan.
“Semoga menjadi alternatif untuk perbaikan dalam menunjang percepatan penurunan stunting dan dapat menjadi alternatif solusi pemecahan masalah dalam Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar” pungkasnya.
