REDAKSI8.COM, BALANGAN – Transparansi dan akuntabilitas anggaran kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan yang digelar pada Senin (16/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Linda Wati, agenda rapat kali ini adalah penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di Aula Paripurna DPRD, Bupati Balangan diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, H. Sufriannor, yang menyampaikan secara resmi laporan keuangan kepada lembaga legislatif. Ia memaparkan capaian keuangan daerah dengan nada optimistis, menyebut tahun anggaran 2024 sebagai tahun dengan realisasi pendapatan yang melebihi target.
“Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,18 triliun dan terealisasi hingga Rp4,33 triliun atau 103,38 persen dari target,” terang Sufriannor.
Tak hanya pendapatan, pengelolaan belanja daerah juga menunjukkan efisiensi yang cukup signifikan. Dari target belanja sebesar Rp4,07 triliun, realisasinya mencapai Rp3,58 triliun atau sekitar 87,83 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp109,2 miliar, dengan pengeluaran hanya Rp1,07 miliar. Hasilnya, Kabupaten Balangan berhasil mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp637,09 miliar.
Angka-angka tersebut bukan hanya statistik, melainkan simbol dari kepercayaan publik yang berhasil dijaga dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Sufriannor di hadapan peserta rapat.
“Pertanggungjawaban ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata dari komitmen terhadap transparansi dan amanah rakyat yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Laporan keuangan ini, lanjutnya, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mencakup dokumen penting seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Ketua DPRD Hj. Linda Wati dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah yang menunjukkan capaian positif.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja yang transparan dan bertanggung jawab, serta menjadikan laporan keuangan ini sebagai landasan untuk perbaikan layanan publik dan akselerasi pembangunan.
“Anggaran harus kembali pada rakyat. Setiap rupiah harus terasa manfaatnya bagi masyarakat. Itulah makna dari pertanggungjawaban yang sejati,” ungkap Linda Wati.
Rapat paripurna ini menjadi panggung komitmen bersama: antara legislatif dan eksekutif, bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kepercayaan, integritas, dan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Dengan SiLPA yang signifikan dan realisasi pendapatan yang melampaui target, Pemkab Balangan membuka lembaran baru untuk memperkuat pondasi fiskal, memperluas program prioritas, dan memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat yang berlangsung di Aula Paripurna DPRD, Bupati Balangan diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, H. Sufriannor, yang menyampaikan secara resmi laporan keuangan kepada lembaga legislatif. Ia memaparkan capaian keuangan daerah dengan nada optimistis, menyebut tahun anggaran 2024 sebagai tahun dengan realisasi pendapatan yang melebihi target.
“Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,18 triliun dan terealisasi hingga Rp4,33 triliun atau 103,38 persen dari target,” terang Sufriannor.
Tak hanya pendapatan, pengelolaan belanja daerah juga menunjukkan efisiensi yang cukup signifikan. Dari target belanja sebesar Rp4,07 triliun, realisasinya mencapai Rp3,58 triliun atau sekitar 87,83 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp109,2 miliar, dengan pengeluaran hanya Rp1,07 miliar. Hasilnya, Kabupaten Balangan berhasil mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp637,09 miliar.
Angka-angka tersebut bukan hanya statistik, melainkan simbol dari kepercayaan publik yang berhasil dijaga dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Sufriannor di hadapan peserta rapat.
“Pertanggungjawaban ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata dari komitmen terhadap transparansi dan amanah rakyat yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Laporan keuangan ini, lanjutnya, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mencakup dokumen penting seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Ketua DPRD Hj. Linda Wati dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah yang menunjukkan capaian positif.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme kerja yang transparan dan bertanggung jawab, serta menjadikan laporan keuangan ini sebagai landasan untuk perbaikan layanan publik dan akselerasi pembangunan.
“Anggaran harus kembali pada rakyat. Setiap rupiah harus terasa manfaatnya bagi masyarakat. Itulah makna dari pertanggungjawaban yang sejati,” ungkap Linda Wati.
Rapat paripurna ini menjadi panggung komitmen bersama: antara legislatif dan eksekutif, bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kepercayaan, integritas, dan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Dengan SiLPA yang signifikan dan realisasi pendapatan yang melampaui target, Pemkab Balangan membuka lembaran baru untuk memperkuat pondasi fiskal, memperluas program prioritas, dan memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
