REDAKSI8.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) memperketat pengawasan distribusi solar subsidi bagi nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Jumat (15/05/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dugaan persoalan penyaluran BBM subsidi yang disampaikan sejumlah nelayan kepada Polda Kalimantan Selatan.
Laporan itu turut didampingi kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) bersama Ketua GWI Kalimantan Selatan, Iswandi.
Mereka meminta adanya perhatian serius terhadap mekanisme distribusi solar subsidi yang dinilai perlu diawasi agar tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Tala melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) langsung melakukan pengawasan dan klarifikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Fokus pengawasan meliputi verifikasi data nelayan penerima, mekanisme penyaluran BBM, hingga pengawasan administrasi distribusi di lapangan.
Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, menjelaskan pihaknya memiliki tugas dalam pengawasan dan pembinaan agar distribusi solar subsidi tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“DKPP melakukan verifikasi data, pemberian rekomendasi, serta pembinaan bersama pihak terkait. Kami tidak terlibat langsung dalam penyaluran, tetapi memastikan mekanismenya berjalan sesuai ketentuan,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, mengeluarkan surat resmi bernomor 500.5.6.19/252/SETDA/2026 tertanggal 15 Mei 2026 kepada pengelola SPBUN 68.708.003 di Desa Kuala Tambangan.
Surat tersebut meminta klarifikasi terkait sistem distribusi solar subsidi, penggunaan barcode, serta laporan penyaluran BBM selama tiga bulan terakhir.
H. Rahmat Trianto menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga hak masyarakat nelayan terhadap akses BBM subsidi.
Menurutnya, distribusi solar subsidi harus benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan dan tidak boleh disalahgunakan.
“Kami ingin memastikan hak rakyat, khususnya nelayan kecil, tetap terlindungi. Solar subsidi harus tepat sasaran karena itu menyangkut kebutuhan masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah,” tegasnya.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, intelijen daerah, pemerintah desa, hingga perwakilan nelayan guna menjaga situasi tetap kondusif.
Pemkab Tala berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan kerja sama supaya distribusi BBM subsidi berjalan transparan serta aktivitas perikanan masyarakat tetap berlangsung dengan baik.
