REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Selasa (2/9/2025) pagi. Rakor yang berlangsung secara virtual ini dipusatkan di Command Center Manis, Martapura.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti jajaran kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, hingga seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti dinamika sosial politik nasional yang cukup mengemuka belakangan ini. Ia mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
“Dialog terbuka adalah kunci. Pemerintah siap mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat melalui cara-cara damai, tertib, dan konstitusional. Pimpinan DPR juga diminta lebih aktif mengundang tokoh masyarakat serta kelompok sipil agar tercipta dialog yang konstruktif,” tegas Tito, sekaligus menekankan pentingnya mencegah upaya makar dan terorisme.
Selain situasi sosial politik, Rakor juga membahas kondisi inflasi nasional. Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa per Agustus 2025, sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi, sementara 11 provinsi tercatat inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam dialami Maluku Utara hingga -1,90 persen.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan, 25 provinsi turun, dan satu provinsi stabil. Kenaikan harga dipicu tiga komoditas utama, yaitu cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat bersama daerah dalam memantau sekaligus mengendalikan laju inflasi. Pemerintah berharap, pengendalian harga kebutuhan pokok dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti jajaran kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, hingga seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti dinamika sosial politik nasional yang cukup mengemuka belakangan ini. Ia mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
“Dialog terbuka adalah kunci. Pemerintah siap mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat melalui cara-cara damai, tertib, dan konstitusional. Pimpinan DPR juga diminta lebih aktif mengundang tokoh masyarakat serta kelompok sipil agar tercipta dialog yang konstruktif,” tegas Tito, sekaligus menekankan pentingnya mencegah upaya makar dan terorisme.
Selain situasi sosial politik, Rakor juga membahas kondisi inflasi nasional. Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa per Agustus 2025, sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi, sementara 11 provinsi tercatat inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam dialami Maluku Utara hingga -1,90 persen.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan, 25 provinsi turun, dan satu provinsi stabil. Kenaikan harga dipicu tiga komoditas utama, yaitu cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat bersama daerah dalam memantau sekaligus mengendalikan laju inflasi. Pemerintah berharap, pengendalian harga kebutuhan pokok dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.
