REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan efisiensi ini berdampak pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tetap berkomitmen membangun akses antarkota guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan daerah.
Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak akan menghambat proyek pembangunan jalan.
“Efisiensi lebih kepada yang sifatnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat,” ujar Aji Muhammad Fitra Firnanda Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda Senin (24/3/2025).
Pihaknya optimistis target pembangunan jalan dapat tercapai bahkan lebih cepat, mengingat infrastruktur jalan merupakan program prioritas gubernur terpilih.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kaltim.
“Karena jalan prioritas utama Pak Gubernur, kita optimis target pembangunan jalan bisa terkejar bahkan lebih cepat (rampung),” imbuhnya.
Meningkatkan akses lintas kota di Provinsi Kaltim menjadi hal yang sangat penting, terutama karena jalur yang menghubungkan Samarinda dengan Kutai Barat, Kutai Timur, hingga Mahakam Ulu masih sulit dilalui.
Meskipun menjadi program prioritas, tantangan utama pembangunan jalan di Kaltim tetap berkutat pada ketersediaan anggaran.
Kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sangat besar, sementara sektor lain juga memerlukan alokasi yang proporsional.
“Karena untuk memaksimalkan pemantapan jalan kita juga perlu anggaran yang cukup banyak sedangkan di sisi lain prioritas sektor lainnya juga perlu diertimbangkan,” tutupnya.
