REDAKSI8.COM, TABALONG – Kabupaten Tabalong resmi memiliki Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Pusat.
Fasilitas ini digadang menjadi yang pertama di Indonesia dan diproyeksikan memperkuat sistem pengawasan pangan demi keamanan konsumsi masyarakat.
Keberadaan laboratorium tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Taruna Ikrar, saat memimpin Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (17/11/2025).
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, kepala daerah se-Kalsel, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM.
Taruna menegaskan, sinergi pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu elemen penting menuju Indonesia Emas 2045.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup masyarakat. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sehingga kolaborasi erat dengan pemerintah daerah adalah kebutuhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Taruna mengungkapkan bahwa Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi laboratorium pertama di Indonesia yang secara khusus mendukung MBG dan dapat menjadi model nasional.
Selain menghadirkan laboratorium, Pemkab Tabalong juga menghibahkan lahan seluas 6.924 meter persegi di Desa Maburai untuk pembangunan Kantor BPOM Tabalong serta fasilitas laboratorium yang dijadwalkan beroperasi mulai 2026.
Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menegaskan bahwa pengawasan pangan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada BPOM, melainkan perlu dukungan pemda dan para pemangku kepentingan.
“Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi masyarakat. Pembangunan laboratorium ini merupakan komitmen Pemkab Tabalong untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman,” ungkap bupati yang akrab disapa H. Fani.
Ia berharap hadirnya fasilitas laboratorium dapat memastikan bahan makanan MBG terbebas dari risiko yang membahayakan kesehatan masyarakat.
“Kami ingin niat baik Pak Presiden melalui MBG terwujud tanpa kendala,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, BPOM RI juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, terutama dari sektor kosmetik, sebagai upaya mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM tahun 2023–2024.
