REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kuota peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kota Banjarbaru masih belum terpenuhi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru bersama Dinas Sosial (Dinsos) Banjarbaru kini terus melakukan penjaringan dan asesmen lapangan untuk mencari calon siswa yang memenuhi kriteria program dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan data terbaru, kuota Sekolah Rakyat untuk jenjang SD sebanyak 60 siswa, SMP 120 siswa, dan SMA 90 siswa.
Namun hingga saat ini masih terdapat kekurangan 18 siswa SD, 28 siswa SMP, dan 25 siswa SMA.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggelar rapat persiapan MPLS sekaligus memastikan dukungan terhadap kebutuhan operasional Sekolah Rakyat.
“Kita tadi sama-sama melakukan rapat persiapan MPLS Sekolah Rakyat. Tadi dibahas mengenai kesiapan bagaimana pelaksanaan MPLS tersebut. Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di MPLS,” terangnya usai Rapat Koordinasi MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bagi Sekolah Rakyat Permanen Kota Banjarbaru, Rabu (15/7/26).
Menurutnya, selain membahas dukungan kegiatan MPLS, dalam rapat juga mengevaluasi kesiapan infrastruktur sekolah yang saat ini terus dikebut supaya dapat digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Tadi disampaikan juga ya waktu di rapat MPLS, progres bangunannya itu ada di 90-an persen. InsyaAllah mungkin mereka terus berbenah, sampai nanti mungkin di pas tanggal 31 Juli nanti sudah siap semuanya,” jelasnya.
Dengan progres pembangunan yang telah mendekati tahap akhir, Pemkot optimistis seluruh fasilitas dapat difungsikan pada akhir Juli mendatang.
Namun, di tengah kesiapan fisik yang terus meningkat, tantangan lain justru muncul pada pemenuhan jumlah peserta didik yang harus sesuai dengan ketentuan program Sekolah Rakyat.
Dimana proses pencarian calon siswa tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.
“Untuk kekurangan kuota siswa itu insyaAllah akan dipenuhi,” ucapnya.
Sirajoni mengakui, kondisi sosial ekonomi masyarakat Banjarbaru yang relatif baik membuat pencarian calon siswa yang memenuhi kriteria program menjadi lebih menantang dibanding daerah lain.
Karena itu, Pemerintah Daerah akan memperluas upaya penjaringan dengan melibatkan Camat dan Lurah agar proses pencarian calon peserta didik bisa dijangkau lebih banyak.
“Memang Banjarbaru ini mungkin taraf kehidupannya lumayan bagus gitu, jadi untuk mencari yang mungkin sesuai standar agak sulit,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos)Kota Banjarbaru, Rokhyat Riyadi menyampaikan, koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Luhur terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
“InsyaAllah nanti tanggal 31 MPLS ini bisa berjalan, dan mohon do’a semuanya,” ungkapnya.
Rokhyat menegaskan, kendala utama saat ini bukan pada proses penjangkauan masyarakat, melainkan menemukan calon siswa yang benar-benar memenuhi indikator yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Setiap calon peserta harus melalui proses verifikasi dan asesmen lapangan, termasuk memastikan data sosial ekonominya telah masuk dalam sistem yang menjadi dasar penetapan peserta Sekolah Rakyat.
“Cuma yang menjadi permasalahan ini kita mencari lagi calon murid atau calon siswa, karena ada indikator-indikator khusus yang harus masuk ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional,” tuturnya.
Meski masih kekurangan puluhan siswa, Pemkot Banjarbaru optimistis kuota peserta didik dapat terpenuhi sebelum kegiatan MPLS dimulai.
Penjaringan calon siswa pun terus dilakukan agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
