REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Adanya kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu memunculkan berbagai perhatian publik.
Salah satunya menjadi perhatian bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjarbaru yang langsung mengkaji terkait program anggaran kementerian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasil kajian pun diutarakan oleh perwakilan anggota HMI Banjarbaru, Satrio Ajie Bramanto dan Muhammad Faisal Rahman dalam keterangannya, Selasa (18/2/25).
Satrio menjelaskan, efisiensi anggaran pendidikan dan beberapa Kementerian lainnya yaitu senilai Rp306,7 Triliun ini menimbulkan persoalan besar hingga memicu berbagai dampak kepada masyarakat Indonesia.
Sebab, pendidikan yang harusnya menjadi salah satu aspek penting dan prioritas dalam pembangunan negara ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045, katanya justru hanya menjadi aspek penunjang dalam program strategis nasional kepemimpinan Prabowo dan Gibran.
“Polemik dan efek domino ini membuat HMI Banjarbaru melakukan kajian yang menghasilkan kritik tegas serta evaluasi kepada Pemerintahan Prabowo yang baru berjalan 100 hari lebih,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan efisiensi anggaran, yakni ‘gemuknya’ Kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden, kemudian Program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun per tahun.
“Dua faktor ini tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat luas, yang mana melahirkan situasi dilematis terkhusus di dunia Pendidikan yang terkena dampak langsung dari efisiensi anggaran ini,” jelasnya.
“Gemuknya struktur Kabinet Merah Putih dengan total 48 kementerian ditambah badan-badan baru dan beberapa staf khusus jelas membutuhkan biaya besar untuk bisa menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.
Demikian, HMI Cabang Banjarbaru menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap keputusan dan kebijakan presiden Prabowo dalam menambah jumlah Kementerian dan Badan-Badan, serta Staf Khusus.
“Jangan sampai keputusan dan kebijakan yang seharusnya mampu menyelesaikan persoalan bangsa, justru hanya menjadi ajang bagi-bagi kue yang dilakukan oleh Presiden dengan dalih membentuk Zaken Kabinet (Kabinet yang diisi oleh para ahli),” tuturnya.
Senada, Muhammad Faisal Rahman, menambahkan, alokasi efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun ini diproyeksikan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG sendiri membutuhkan dana sebesar Rp400 triliun pertahun. Pada dasarnya program MBG adalah program yang sangat bagus melihat dari sisi sasaran dan target, yang mana ingin menghadirkan ketersediaan dan jaminan gizi bagi seluruh anak di Indonesia.
“Akan tetapi, dalam eksekusinya ditemui banyak kejanggalan dan ketidak-tepatan. Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk sebagai badan yang menjadi jenderal dalam eksekusi program makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Program MBG menurutnya sebagai program yang visioner karena ingin menjamin nutrisi anak-anak agar menjadi generasi penerus pada Indonesia Emas 2045, namun nyatanya program ini tidak sepenuhnya tepat sasaran.
“Program MBG dengan konsep pemberian menyeluruh (Universal Coverage) kepada setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali justru memperlihatkan inefisiensi anggaran dan jika yang menjadi fokus adalah perbaikan nutrisi pada anak untuk mencegah stunting,” tegasnya.
Karena itu, HMI Cabang Banjarbaru menilai seharusnya program MBG dilakukan secara by target.
“Ada tiga target yang bisa disasar agar pelaksanaan MBG lebih efektif dan efisien yaitu ibu hamil, anak sekolah di zona 3T, dan orang tua yang memiliki penghasilan kurang dari Rp2 juta,” sebutnya.
Sehingga, Pemerintah harus melakukan evaluasi serta rekonstruksi konsep pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Dengan melakukan evaluasi serta rekonstruksi konsep, program ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta tidak memerlukan adanya efisiensi anggaran secara ekstrim dari Kementerian.
Seperti halnya di sektor pendidikan yang akan menerima efek domino positif dari hal ini apabila terjadi demikian.
“Dimana kualitas Pendidikan di Indonesia akan mampu didorong untuk terus maju seraya memberikan jaminan nutrisi bagi anak-anak di negeri ini,” tandasnya.
