REDAKSI8.COM – Pelaksanaan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan momen penting dalam rangka mengevaluasi program-program yang telah dicanangkan dan tetapkan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 oleh Kementerian PPPA via zoom meeting di Aula Barakat Martapura, Selasa (31/5/2022).
Dikatakan, untuk mewujudkan semua itu perlu merapatkan barisan, menyamakan persepsi dan langkah sehingga kebijakan dan program yang disusun benar-benar saling bersinergi, mengisi dan tidak tumpang tindih.
”Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga hak-hak anak dapat lebih dipastikan,” ucapnya.
Ia memaparkan, kebijakan pengembangan KLA secara nasional saat ini telah memasuki tahun ke 16 dan selama kurun waktu tersebut telah dihasilkan beberapa kegiatan yang menghantarkan Kabupaten Banjar meraih penghargaan Predikat Pratama KLA dalam 3 tahun berturut-turut sejak 2019, 2020 dan 2021.
“Prestasi tersebut dapat kita raih tentunya berkat kerja keras dari semua pihak, semoga melalui evaluasi ini pengembangan KLA ke depan bisa ditingkatkan agar Kabupaten Banjar kembali meraih penghargaan yang lebih tinggi,” harapnya.
Ia menambahkan Bappedalitbang Banjar juga berperan aktif terutama dalam mengkoordinasikan agar pembangunan anak dapat dilakukan secara lebih holistik, integratif dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu kami sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan melalui mekanisme gugus tugas yang telah dibentuk,” tambahnya
Kepala Bappedalitbang Banjar HM Riza Dauly menyampaikan, KLA terdiri dari 24 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang tentu sudah diamanatkan oleh Undang Undang.
Substansi hak-hak anak tersebut dikelompokkan dalam 5 kluster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
”Dari 24 indikator dengan 5 kluster ini, kita mencoba memenuhi setiap indikator tersebut dengan standar atau yang sudah ditetapkan oleh kementerian,” ucapnya.
Riza Dauly yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas KLA menjelaskan, ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang telah diupayakan pihaknya, salah satunya dengan penyebaran informasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Banjar terkait Program Radio Sahabat Anak (RAHATAN) di LPPL Radio Suara Banjar, serta peran DKISP Banjar dengan Dinas Pendidikan melalui LPPL Radio Suara Banjar dengan Program Wadah Belajar (WAJAR).
”Program tersebut merupakan salah satu inovasi pada saat pandemi, tetap menyelenggarakan pembelajaran melalui siaran radio yang dapat dijangkau di seluruh wilayah Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
