REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Suspensi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Landasan Ulin Barat 1, Kecamatan Liang Anggang tidak hanya berdampak pada layanan.
Tetapi juga menyentuh ribuan penerima manfaat serta puluhan tenaga kerja yang kehilangan penghasilan.
Hal tersebut disampaikan langsung Akunting SPPG Landasan Ulin Barat 1, Muhammad Fazar Maulana mengatakan, sejak penghentian operasional tanggal 31 Maret 2026 membawa dampak signifikan bagi berbagai pihak.
“Dampak suspensi ini cukup besar, terutama kepada penerima manfaat seperti siswa dan santri, juga kepada distributor serta karyawan dan relawan,” ujarnya, Rabu (15/4/26).
Ia mengungkapkan, sistem penggajian para pekerja sangat bergantung pada kehadiran serta operasional harian di SPPG Landasan Ulin Barat 1 ini.
“Ketika dapur berhenti operasional, otomatis karyawan tidak bekerja dan tidak mendapatkan gaji dan haknya. Total ada 48 karyawan yang terdampak, semuanya sementara tidak bekerja,” ucapnya.
Selain tenaga kerja, ada 3.175 penerima manfaat program juga yang ikut terdampak, mulai dari pondok pesantren, MI, SLB, PAUD, TK hingga SD di wilayah Landasan Ulin Barat.
“Karena dapur disuspensi, otomatis tidak ada pendistribusian makanan kepada mereka,” katanya.
Terkait alasan suspensi, Fazar menyebutkan hal tersebut merujuk pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar.
Meski demikian, pihaknya saat ini masih berupaya untuk melakukan perbaikan sambil berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarbaru.
“Di dalam surat disebutkan bahwa instalasi pembuangan air limbah kami belum sesuai standar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Fazar juga menyinggung peran Ketua SPPG dalam penanganan persoalan tersebut yang dinilai belum optimal.
“Penanganan IPAL ini seharusnya menjadi tanggung jawab Kepala SPPG, namun saat ini justru kami yang meng-handle,” imbuhnya.
Namun, ia memastikan bahwa tidak ada laporan dari masyarakat sekitar terkait pencemaran lingkungan akibat limbah operasional dapur.
Bahkan, dirinya menegaskan, tidak ada temuan atau masalah terkait kualitas makanan yang dihasilkan dapur.
“Untuk laporan dari masyarakat tidak ada, dan lokasi dapur juga jauh dari permukiman. Yang kami terima adalah temuan dari DLH terkait standar pembuangan limbah, bukan laporan warga,” pungkasnya.
