REDAKSI8.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melaksanakan Dialog Nasional Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, di Novotel Banjarbaru pada Senin (15/7).
Dialog nasional yang nantinya juga akan dilaksanakan di Palangkaraya dan Balikpapan tersebut dibuka oleh Deputi Menteri PPN/Bappenas bidang Pengembangan Regional, Rudy S. Prawiradinata.
Rudy S. Prawiradinata memaparkan, rencana pemindahan ibukota negara ini disebabkan lantaran daya dukung pulau Jawa dari segala aspek sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga harus segera dipindahkan.
“Ada beberapa skenario, dipindahkan ke luar Jakarta atau luar Jawa, Presiden Jokowi memilih untuk keluar Jawa dan memilih Kalimantan agar ekonomi Indonesia timur berkembang dan pertumbuhan ekonomi merata serta letaknya lebih strategis,” ungkap Rudy.
Selain jumlah penduduk yang jumlahnya mencapai kurang lebih 10 juta jiwa, kelangkaan air di Jakarta dan penurunan sebagian tanah di beberapa tempat juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
“Pemindahan ibu kota ini memberikan dampak seperti mendorong perdagangan antar wilayah dan peningkatan investasi di daerah. Kita akan meniru negara lain yang hanya memindahkan ibu kota pemerintahannya saja, sedangkan pusat bisnis masih di Jakarta,” terang Rudy.
Ada beberapa alasan yang menjadikan Kalimantan dipilih sebagai calon ibu kota, diantaranya tersedia tanah luas milik pemerintah, lokasi bebas bencana alam seperti gempa bumi, punya sumber daya air, dekat dengan kota yang sudah berkembang dan memiliki konflik sosial rendah serta terbuka terhadap pendatang.
“Ada 2 skenario dari hasil kajian kami sejak 2017 dalam pemindahan ibu kota. Skenario pertama memindahkan 1,5 penduduk juga orang dengan luas wilayah yang diperlukan 40 ribu Hektar dengan biaya 466 Triliun Rupiah. Skenario kedua memindahkan 800 ribu penduduk dengan lahan 30 ribu Hektar dan biaya 323 Triliun Rupiah. Seminimal mungkin akan menggunakan biaya APBN,” jelasnya.
Lebih jauh kata Rudy, tahun 2020 pemerintah akan mulai menyiapkan regulasi untuk ibu kota baru, sedangkan groundbreaking pembangunan ibu kota baru akan dimulai 2021.
Sementara Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyatakan, Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia.
“Beberapa tahun lalu saat Presiden Jokowi ke Tanah Bumbu meminta saya untuk mempersiapkan 300 ribu hektar lahan di Kalsel, sebagai salah satu alternatif ibu kota negara yang baru,” ungkap pria yang akrab disapa Paman Birin ini.
Kalsel sendiri ujar Paman Birin telah menyiapkan 2 titik lahan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara nantinya, namun ia enggan membeberkan lokasi pastinya.
“Saya optimis Kalsel dipilih sebagai calon ibu kota yang baru, karena kita berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Selain itu kita juga bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung api. Ditambah kita memiliki infrastruktur yang mendukung, yaitu 5 bandara dan 4 pelabuhan samudera,” pungkas Paman Birin.
