REDAKSI8.COM, KALSEL — PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non-subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Per Rabu, 10 Juni 2026, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan signifikan, dari yang sebelumnya berkisar di angka Rp12.300 per liter kini melonjak menjadi Rp16.250 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan, penyesuaian harga itu mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah.
“Kebijakan ini diambil setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia, pasar energi global, serta nilai keekonomian produk,” ujarnya baru-baru tadi.
Meski demikian, pihak Pertamina menegaskan, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.
Kenaikan harga yang cukup tajam itu sontak memicu dampak berantai ke berbagai lapisan masyarakat.
Pemilik Kendaraan Pribadi (Kelas Menengah<-red) diantaranya.
Pengguna mobil harian dan sepeda motor matik keluaran terbaru yang selama ini diwajibkan menggunakan Pertamax terpaksa merogoh kocek lebih dalam.
Sebagai gambaran, biaya pengisian penuh (full tank<-red) untuk mobil keluarga berkapasitas 43 liter kini membengkak dari sekitar Rp528.900 ribu menjadi hampir Rp700 ribu untuk sekali pengisian
Pelaku UMKM dan Transportasi Daring pun turut terdampak. Para pengemudi ojek online serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas logistik dan operasional usaha akan menghadapi pembengkakan biaya.
Hal ini mengancam margin keuntungan mereka jika tidak menaikkan harga jual produk atau tarif layanan.
Lalu masyarakat rentan, meskipun mereka tidak mengonsumsi Pertamax, kelompok berpendapatan rendah ikut terancam tidak langsung apabila kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut memicu inflasi harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan ongkos distribusi.
Merespons kebijakan tersebut, sejumlah pengamat ekonomi dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti konsekuensi serius yang diduga kuat akan terjadi di wilayah setempat.
Konsekuensi utama yang paling dikhawatirkan terjadi ialah migrasi massal konsumen.
Pengguna kendaraan yang semula menggunakan Pertamax diduga akan beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite demi menghemat pengeluaran bulanan.
Jika lonjakan migrasi itu terjadi lama, konsekuensi turunannya di wilayah Kalsel diprediksi meliputi antrean Panjang di SPBU.
Migrasi konsumen dipastikan akan membuat antrean kendaraan di jalur Pertalite di berbagai SPBU Kalsel semakin mengular, yang berpotensi memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitar area pengisian.
Dalam pantauan Redaksi8.com, beberapa titik SPBU di Ibu Kota Kalsel, Banjarbaru saja mulai dipenuhi antrian membeli BBM jenis Pertalite.
Selanjutnya kelangkaan Pertalite, meningkatnya permintaan terhadap Pertalite dikhawatirkan akan membuat kuota BBM subsidi harian di SPBU cepat habis, sehingga menyebabkan kelangkaan di tingkat konsumen yang benar-benar berhak.
Dugaan maraknya pasar gelap, (Pengecer/Pertamini<-red), kondisi antrean yang panjang dan potensi kelangkaan Pertalite secara resmi diduga akan dimanfaatkan oleh oknum pelangsir.
Akibatnya, harga Pertalite di tingkat pengecer atau kios-kios Pertamini di daerah pelosok Kalsel bisa melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, tentunya masyarakat Kalsel ingin pemerintah daerah dan dinas terkait bersama Pertamina Regional Kalimantan segera memperketat pengawasan di SPBU.
Langkah itu dinilai krusial guna mengantisipasi aksi borong Pertalite serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran di tengah melonjaknya harga Pertamax.
Dari data yang dihimpun, berikut daftar harga BBM per 10 Juni 2026,
Pertamax: Rp16.250/liter (naik dari Rp12.300)
Pertamax Green 95: Rp17.000/liter (naik dari Rp12.900)
Pertamax Turbo: Rp20.750/liter (tetap)
Dexlite: Rp23.000/liter (tetap)
Pertamina Dex: Rp24.800/liter (tetap).
Pertalite: Rp10.000/liter (tetap)
Bio Solar: Rp6.800/liter (tetap)
