REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi dengan organisasi nelayan demi mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan yang digelar di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/6/2025).
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan menyampaikan apresiasi tinggi kepada HNSI atas kontribusinya dalam membina nelayan serta mendorong transformasi sektor kelautan di Bumi Lambung Mangkurat.
“HNSI bukan sekadar organisasi profesi. Ia adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan nelayan dan mewujudkan sektor kelautan yang berdaya saing,” ujar Bagiawan membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Rapat kerja ini turut dihadiri Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf, Ketua DPD HNSI Kalsel Suriatinah, dan jajaran instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Polairud Polda Kalsel, serta Pangkalan TNI AL Banjarmasin.
Gubernur berharap, forum ini melahirkan program kerja yang terukur, solutif, dan menyentuh kebutuhan riil para nelayan.
“Permasalahan mendasar seperti akses permodalan, fluktuasi harga ikan, hingga konflik zonasi tangkap harus jadi fokus. Pemerintah siap mendampingi, asalkan nelayan tetap solid dan terbuka untuk berinovasi,” ucapnya.
Ketua DPD HNSI Kalsel, Suriatinah, menegaskan pentingnya memperluas wawasan nelayan mengenai aturan kelautan, khususnya dalam hal pengawasan dan zonasi wilayah tangkap.
“Masih banyak nelayan kita yang belum memahami batas zona tangkap dan aturan lainnya. Inilah mengapa HNSI hadir, sebagai jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah,” ujarnya.
Suriatinah yang juga mantan Kepala DKP Kalsel ini menilai, edukasi dan kemitraan strategis adalah kunci mendorong nelayan Kalsel menjadi lebih berdaya.
Senada dengan itu, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kalsel, Fajar Priyo Pramono, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut.
“Wilayah laut Kalsel dimanfaatkan bersama, tak jarang terjadi tumpang tindih aktivitas nelayan dari luar. HNSI berperan besar sebagai fasilitator untuk penyelesaian konflik secara konstruktif,” jelasnya.
Selain membahas isu kelautan dan perikanan daerah, rapat kerja juga menyinggung keterlibatan sektor perikanan dalam mendukung Program Strategis Nasional Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni pembentukan Koperasi Merah Putih.
Program ini diharapkan menjadi pintu masuk penguatan ekonomi nelayan berbasis koperasi yang mandiri dan berkelanjutan.
