REDAKSI8.COM, BALANGAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari lima fraksi DPRD. Tekanan fiskal, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga arah belanja daerah menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran.

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Balangan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Wahyudi Azhari membacakan pemandangan umum gabungan fraksi di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forkopimda.

Lima fraksi, yakni NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera, pada prinsipnya menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan penting. DPRD menilai kondisi fiskal Balangan tengah menghadapi tantangan, terutama akibat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta adanya proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan lain agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

Fraksi NasDem dan PAN secara khusus mendorong pemerintah daerah mempercepat diversifikasi ekonomi. Penguatan sektor-sektor potensial di luar pertambangan dinilai penting untuk membangun struktur ekonomi dan pendapatan daerah yang lebih beragam.

Sorotan lain datang dari Fraksi Demokrasi Maju dan PPP yang menaruh perhatian pada penurunan PAD serta belanja daerah yang disebut mengalami penurunan hingga Rp618,07 miliar.

Pemerintah daerah didorong mengambil langkah konkret untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(BTT).

Fraksi PAN mencatat, alokasi BTT meningkat dari sebelumnya Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Kenaikan tersebut dinilai perlu dibarengi kejelasan mengenai peruntukan, mekanisme penggunaan, serta pengawasan agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan darurat sesuai ketentuan.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, seluruh fraksi juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, serta program-program prioritas daerah diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.

“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” kata Wahyudi.

Berbagai catatan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

DPRD berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan ruang fiskal yang semakin menantang, APBD 2027 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan pelayanan dasar bagi masyarakat Bumi Sanggam.