REDAKSI8.COM, BANJAR — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah, melantik enam pejabat fungsional baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Sakura Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar, Kamis (11/9/2025) pagi.
Enam pejabat yang resmi dilantik tersebut berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar. Rinciannya, tiga orang menduduki jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, sementara tiga lainnya sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Mereka diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem ketahanan pangan di daerah.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Ikhwansyah yang hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, menekankan pentingnya peran jabatan fungsional. Menurutnya, jabatan ini tidak hanya sekadar posisi administratif, melainkan posisi strategis yang langsung berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pangan.
“Tantangan ketahanan pangan saat ini cukup kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim yang memengaruhi produksi, fluktuasi harga pangan di pasaran, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan penduduk. Semua ini memerlukan SDM yang profesional dan mampu bergerak cepat,” tegas Ikhwansyah.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas secara optimal, sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan, distribusi, hingga kualitas pangan bagi masyarakat Banjar.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan tersebut. Ia menilai bahwa peralihan dari jabatan struktural atau staf biasa menuju jabatan fungsional merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi.
“Pejabat fungsional adalah ujung tombak di lapangan. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, melakukan analisis, memberikan rekomendasi kebijakan, dan memastikan program pangan berjalan sesuai sasaran. Dengan adanya pelantikan ini, kami optimistis efektivitas kerja di DKPP semakin meningkat,” ujarnya.
Lebih jauh, Sipliansyah menegaskan bahwa isu ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan bahan pangan, melainkan juga menyangkut aspek gizi, kualitas konsumsi masyarakat, hingga ketahanan sosial ekonomi. Karena itu, peran analis ketahanan pangan dinilai krusial dalam mendukung visi Kabupaten Banjar sebagai daerah yang berdaya saing di bidang pertanian dan perikanan.
Acara pelantikan berlangsung sederhana namun penuh makna, dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banjar serta perwakilan dari instansi terkait. Seusai pelantikan, para pejabat fungsional yang baru dikukuhkan menandatangani berita acara sumpah jabatan, sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Dengan adanya tambahan enam pejabat fungsional baru ini, diharapkan Pemkab Banjar semakin siap menghadapi tantangan pangan di masa depan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.
Enam pejabat yang resmi dilantik tersebut berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar. Rinciannya, tiga orang menduduki jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, sementara tiga lainnya sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. Mereka diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem ketahanan pangan di daerah.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Ikhwansyah yang hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, menekankan pentingnya peran jabatan fungsional. Menurutnya, jabatan ini tidak hanya sekadar posisi administratif, melainkan posisi strategis yang langsung berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pangan.
“Tantangan ketahanan pangan saat ini cukup kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim yang memengaruhi produksi, fluktuasi harga pangan di pasaran, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan penduduk. Semua ini memerlukan SDM yang profesional dan mampu bergerak cepat,” tegas Ikhwansyah.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas secara optimal, sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan, distribusi, hingga kualitas pangan bagi masyarakat Banjar.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan tersebut. Ia menilai bahwa peralihan dari jabatan struktural atau staf biasa menuju jabatan fungsional merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi.
“Pejabat fungsional adalah ujung tombak di lapangan. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, melakukan analisis, memberikan rekomendasi kebijakan, dan memastikan program pangan berjalan sesuai sasaran. Dengan adanya pelantikan ini, kami optimistis efektivitas kerja di DKPP semakin meningkat,” ujarnya.
Lebih jauh, Sipliansyah menegaskan bahwa isu ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan bahan pangan, melainkan juga menyangkut aspek gizi, kualitas konsumsi masyarakat, hingga ketahanan sosial ekonomi. Karena itu, peran analis ketahanan pangan dinilai krusial dalam mendukung visi Kabupaten Banjar sebagai daerah yang berdaya saing di bidang pertanian dan perikanan.
Acara pelantikan berlangsung sederhana namun penuh makna, dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banjar serta perwakilan dari instansi terkait. Seusai pelantikan, para pejabat fungsional yang baru dikukuhkan menandatangani berita acara sumpah jabatan, sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Dengan adanya tambahan enam pejabat fungsional baru ini, diharapkan Pemkab Banjar semakin siap menghadapi tantangan pangan di masa depan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.
