REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Utama Kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (5/10/2026).
Kedua payung hukum strategis tersebut menitikberatkan pada dua isu krusial pembangunan daerah, yakni Penanggulangan Kemiskinan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dengan didampingi Wakil Ketua I, H. Hasanuddin.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, hingga BUMD/Perusda Tanbu.
Adapun Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menjelaskan bahwa lahirnya kedua Raperda inisiatif ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi dewan yang berakar dari aspirasi masyarakat, hasil kajian komisi dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), serta tuntutan pembangunan daerah.
“Raperda Penanggulangan Kemiskinan berlatar belakang alasan strategis, yaitu tanggung jawab pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan memerlukan penetapan sasaran yang akurat serta penguatan regulasi tematik di daerah,” ujar Hasanuddin.
Raperda ini dirancang menjadi landasan hukum yang terpadu untuk menjamin kebutuhan dasar publik—seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, perumahan, hingga air bersih dan sanitasi. Selain itu, regulasi ini juga mendorong pemutakhiran data sosial-ekonomi agar bantuan tepat sasaran, memperluas akses permodalan usaha mikro, dan mengoptimalkan peran dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Mengenai Raperda Pengembangan SDM, Hasanuddin menegaskan pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengetahuan guna memacu daya saing masyarakat maupun aparatur daerah.
“Tujuan dari Raperda ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja, pelayanan publik, pemanfaatan IPTEK, penguatan sektor strategis, pengembangan potensi aparatur, serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi,” jelasnya.
Pengembangan kapasitas SDM ini diproyeksikan dapat mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Usai pembacaan naskah usulan, acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan berkas Raperda secara simbolis dari Ketua DPRD Tanah Bumbu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Hasanuddin berharap, sinergi antara DPRD dan Pemkab Tanah Bumbu dalam membahas kedua regulasi ini dapat melahirkan produk hukum yang aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita bersama, pembahasannya melahirkan regulasi yang terarah dan implementatif demi mewujudkan Tanah Bumbu yang beraksi, maju, makmur, dan beradab,” pungkasnya.
Kedua payung hukum strategis tersebut menitikberatkan pada dua isu krusial pembangunan daerah, yakni Penanggulangan Kemiskinan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dengan didampingi Wakil Ketua I, H. Hasanuddin.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, hingga BUMD/Perusda Tanbu.
Adapun Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menjelaskan bahwa lahirnya kedua Raperda inisiatif ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi dewan yang berakar dari aspirasi masyarakat, hasil kajian komisi dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), serta tuntutan pembangunan daerah.
“Raperda Penanggulangan Kemiskinan berlatar belakang alasan strategis, yaitu tanggung jawab pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan memerlukan penetapan sasaran yang akurat serta penguatan regulasi tematik di daerah,” ujar Hasanuddin.
Raperda ini dirancang menjadi landasan hukum yang terpadu untuk menjamin kebutuhan dasar publik—seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, perumahan, hingga air bersih dan sanitasi. Selain itu, regulasi ini juga mendorong pemutakhiran data sosial-ekonomi agar bantuan tepat sasaran, memperluas akses permodalan usaha mikro, dan mengoptimalkan peran dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Mengenai Raperda Pengembangan SDM, Hasanuddin menegaskan pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas pengetahuan guna memacu daya saing masyarakat maupun aparatur daerah.
“Tujuan dari Raperda ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja, pelayanan publik, pemanfaatan IPTEK, penguatan sektor strategis, pengembangan potensi aparatur, serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi,” jelasnya.
Pengembangan kapasitas SDM ini diproyeksikan dapat mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Usai pembacaan naskah usulan, acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan berkas Raperda secara simbolis dari Ketua DPRD Tanah Bumbu kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Hasanuddin berharap, sinergi antara DPRD dan Pemkab Tanah Bumbu dalam membahas kedua regulasi ini dapat melahirkan produk hukum yang aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita bersama, pembahasannya melahirkan regulasi yang terarah dan implementatif demi mewujudkan Tanah Bumbu yang beraksi, maju, makmur, dan beradab,” pungkasnya.