REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Dalam semangat memperkuat koordinasi antar lembaga legislatif dan membangun sinergi dalam penerapan kebijakan nasional, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Pertemuan berlangsung di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, dan menjadi momen penting untuk mendiskusikan sejumlah isu strategis, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan efisiensi anggaran daerah.
Rombongan DPRD Kutai Barat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Sepe M, bersama Wakil Ketua I, Agustinus, serta Ketua Tim III, Oktavianus Jack. Turut hadir pula sejumlah anggota legislatif dari Kubar seperti Meni Debora, Muhammad Zainuddin, Rull Riskha Risandhie, Errye Sugyanto, dan Suharna, serta didampingi staf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Hardiyanto, yang didampingi oleh Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan Staf Keuangan Rosita. Dalam sambutannya, Hardiyanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai sarana bertukar informasi, gagasan, dan pengalaman antar lembaga legislatif dalam menghadapi tantangan bersama.
Pertemuan kali ini secara khusus membahas implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen bagi seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam diskusi yang berlangsung, perwakilan DPRD Kutai Barat mengungkapkan berbagai kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menerapkan kebijakan efisiensi tersebut. Mereka menyampaikan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan anggaran yang lebih bijak dan efektif, penerapannya di lapangan tidak selalu mudah, terutama karena banyak kegiatan legislatif yang membutuhkan mobilitas tinggi dan koordinasi lintas wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Hardiyanto menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kaltim juga tengah melakukan penyesuaian signifikan terhadap struktur pembiayaan kegiatan, dengan menitikberatkan pada skala prioritas dan efektivitas penggunaan dana. Ia menyebutkan bahwa efisiensi anggaran bukan semata soal pemotongan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak sebesar-besarnya terhadap kinerja kelembagaan.
“Kami di DPRD Kaltim telah mulai mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat disederhanakan atau dialihkan ke format yang lebih efisien, misalnya melalui pertemuan daring atau penggabungan beberapa agenda kerja dalam satu rangkaian perjalanan dinas. Ini semua dilakukan agar tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan baik tanpa mengorbankan kualitas,” jelas Hardiyanto.
Lebih lanjut, diskusi juga mengupas pentingnya inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD agar tetap adaptif di tengah keterbatasan anggaran. Baik DPRD Kaltim maupun DPRD Kutai Barat sepakat bahwa efisiensi harus disertai dengan kreativitas dalam menjalankan peran strategis lembaga legislatif.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kubar juga mengapresiasi keterbukaan dan kesediaan DPRD Kaltim untuk berbagi praktik terbaik yang telah diterapkan, termasuk dalam hal penyusunan rencana kerja, penyederhanaan pelaporan, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas-tugas dewan.
Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan antar DPRD di Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dalam menjawab tuntutan efisiensi anggaran secara bersama. Kedua pihak berharap agar komunikasi dan kolaborasi semacam ini dapat terus dilanjutkan di masa mendatang, demi mendukung kinerja legislatif yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.
