REDAKAI8.COM, BANJAR – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dua rancangan kebijakan strategis yang dinilai penting untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah, Selasa (13/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan Pengadilan Negeri Martapura Kelas IA, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas dua agenda utama, yakni penambahan penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah serta perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna adalah rencana penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah melalui pengalihan aset atau Barang Milik Daerah.
Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Perumda Pasar sebagai badan usaha milik daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola pasar-pasar tradisional di Kabupaten Banjar.
Dengan adanya tambahan modal berupa aset daerah, Perumda Pasar diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, memperbaiki fasilitas perdagangan, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pedagang dan masyarakat.
Selain itu, penguatan permodalan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila dikelola secara profesional dan produktif, aset yang disertakan dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi pemerintah daerah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjar untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Agenda penting lainnya adalah pembahasan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dinamika pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui perubahan struktur perangkat daerah, pemerintah daerah berupaya menciptakan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan.
Penyesuaian susunan organisasi juga bertujuan memperjelas tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.
Pemerintah daerah berharap perubahan tersebut mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Banjar.
Wujud Kolaborasi dalam Pengambilan Kebijakan Daerah
Kehadiran berbagai unsur Forkopimda dalam rapat paripurna menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis di daerah.
Melalui forum tersebut, berbagai kebijakan yang akan diterapkan dapat dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, administrasi, ekonomi, maupun kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna juga menjadi wadah untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pelaksanaan rapat paripurna ini sekaligus menjadi implementasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK, khususnya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif.
Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari upaya pemerintah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sementara nilai Akuntabel diwujudkan melalui proses pembahasan kebijakan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, perubahan regulasi perangkat daerah menunjukkan sikap Adaptif pemerintah dalam menyesuaikan organisasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan keterlibatan berbagai unsur Forkopimda menjadi bentuk nyata Kolaborasi dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Melalui pembahasan dua agenda strategis tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banjar berharap dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan efektif di masa mendatang.
