REDAKSI8.COM, BALANGAN – Sejauh mana Kabupaten Balangan siap menghadapi berbagai ancaman bencana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026.
FGD tersebut digelar di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (29/9/2026), dengan melibatkan BPBD Balangan, BPBD Provinsi Kalsel serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi. Forum ini menjadi ruang untuk membedah sekaligus mengukur berbagai aspek yang menentukan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman bencana.
H. Rahmi menegaskan, penilaian IKD tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi atau indikator tahunan. Lebih dari itu, IKD menjadi gambaran mengenai sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Penilaian IKD ini bukan sekadar formalitas pemenuhan indikator, tetapi menjadi cermin sejauh mana kapasitas daerah kita, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, hingga kesiapsiagaan masyarakat,” ujar H. Rahmi.
Menurutnya, hasil penilaian IKD dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai kekuatan sekaligus celah yang masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.
Dengan demikian, hasil FGD diharapkan tidak berhenti sebagai angka indeks, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
H. Rahmi menjelaskan, pengukuran IKD memiliki arti penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan posisi dan kapasitas Balangan dalam menghadapi risiko bencana.
“Dengan IKD yang terukur, kita bisa mengetahui di mana posisi Kabupaten Balangan. Harapannya, dari hasil penilaian ini kita dapat merumuskan langkah intervensi yang tepat untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah dan pada akhirnya menurunkan indeks risiko bencana,” jelasnya.
Karena itu, proses penilaian membutuhkan data yang lengkap, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara BPBD Balangan dan BPBD Provinsi Kalsel dinilai penting untuk memastikan setiap indikator dapat diverifikasi dan disusun sesuai pedoman yang berlaku.
H. Rahmi juga mendorong seluruh peserta FGD untuk aktif memberikan masukan serta melengkapi data pendukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian.
Dalam FGD tersebut, pembahasan diarahkan pada sejumlah indikator prioritas dalam penilaian IKD. Aspek yang dikaji mencakup kebijakan dan perencanaan, kelembagaan, penganggaran, kapasitas sumber daya, penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana.
Setiap indikator menjadi bagian penting untuk melihat kemampuan daerah, mulai dari kesiapan regulasi dan kelembagaan hingga dukungan sumber daya serta pelayanan kepada masyarakat ketika menghadapi bencana.
Melalui pembahasan bersama tersebut, BPBD Balangan berharap proses penilaian IKD Tahun 2026 dapat berlangsung secara komprehensif dan menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi ketahanan daerah.
Hasilnya kemudian diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana.
Bagi BPBD Balangan, penguatan IKD bukan hanya tentang meningkatkan capaian indeks, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki daerah yang semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BPBD Balangan untuk membangun ketahanan daerah secara berkelanjutan dan mewujudkan Balangan yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana.
FGD tersebut digelar di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (29/9/2026), dengan melibatkan BPBD Balangan, BPBD Provinsi Kalsel serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi. Forum ini menjadi ruang untuk membedah sekaligus mengukur berbagai aspek yang menentukan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman bencana.
H. Rahmi menegaskan, penilaian IKD tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi atau indikator tahunan. Lebih dari itu, IKD menjadi gambaran mengenai sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Penilaian IKD ini bukan sekadar formalitas pemenuhan indikator, tetapi menjadi cermin sejauh mana kapasitas daerah kita, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, hingga kesiapsiagaan masyarakat,” ujar H. Rahmi.
Menurutnya, hasil penilaian IKD dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai kekuatan sekaligus celah yang masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.
Dengan demikian, hasil FGD diharapkan tidak berhenti sebagai angka indeks, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
H. Rahmi menjelaskan, pengukuran IKD memiliki arti penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan posisi dan kapasitas Balangan dalam menghadapi risiko bencana.
“Dengan IKD yang terukur, kita bisa mengetahui di mana posisi Kabupaten Balangan. Harapannya, dari hasil penilaian ini kita dapat merumuskan langkah intervensi yang tepat untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah dan pada akhirnya menurunkan indeks risiko bencana,” jelasnya.
Karena itu, proses penilaian membutuhkan data yang lengkap, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara BPBD Balangan dan BPBD Provinsi Kalsel dinilai penting untuk memastikan setiap indikator dapat diverifikasi dan disusun sesuai pedoman yang berlaku.
H. Rahmi juga mendorong seluruh peserta FGD untuk aktif memberikan masukan serta melengkapi data pendukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian.
Dalam FGD tersebut, pembahasan diarahkan pada sejumlah indikator prioritas dalam penilaian IKD. Aspek yang dikaji mencakup kebijakan dan perencanaan, kelembagaan, penganggaran, kapasitas sumber daya, penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana.
Setiap indikator menjadi bagian penting untuk melihat kemampuan daerah, mulai dari kesiapan regulasi dan kelembagaan hingga dukungan sumber daya serta pelayanan kepada masyarakat ketika menghadapi bencana.
Melalui pembahasan bersama tersebut, BPBD Balangan berharap proses penilaian IKD Tahun 2026 dapat berlangsung secara komprehensif dan menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi ketahanan daerah.
Hasilnya kemudian diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana.
Bagi BPBD Balangan, penguatan IKD bukan hanya tentang meningkatkan capaian indeks, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki daerah yang semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BPBD Balangan untuk membangun ketahanan daerah secara berkelanjutan dan mewujudkan Balangan yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana.
