REDAKSI8.COM, BANJAR – Dalam rangka menyusun arah pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Perubahan RKPD Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bauntung Bappedalitbang dan dihadiri oleh para pejabat strategis lingkup Pemkab Banjar. Jumat (11/4/2025).
Hadir dalam forum strategis ini antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala BPKPAD Akhamad Zulyadaini, Kepala Inspektorat Daerah M. Riza Dauly, Kabag Hukum Setda Banjar Ahmad Rizal Putra, serta jajaran Bappedalitbang dan Tim Penyusun RKPD dari berbagai SKPD.
Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, menjelaskan bahwa saat ini usulan kegiatan hasil Musrenbang, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD dan alokasi hibah serta bansos, tengah dalam proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
“RKPD 2026 tidak hanya harus selaras dengan hasil Rakortekrenbang nasional, tetapi juga wajib mengakomodasi 13 program prioritas Bupati Banjar. Ini termasuk pembangunan Rumah Sakit Tipe D, Stadion Mini Barakat, Sarana Voli Indoor, Plaza Gambut, dan pengembangan pusat pemerintahan baru,” papar Nashrullah.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kebijakan alokasi pokir DPRD dan ketentuan larangan penganggaran sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Akhamad Zulyadaini menegaskan bahwa dukungan terhadap program prioritas nasional menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dalam dokumen perubahan RKPD 2025.
“Kontribusi daerah dalam menyukseskan program nasional kini mendapat pengawasan ketat dari berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu, integrasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah turut mengingatkan pentingnya keselarasan antara pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas pendukung.
“Jangan sampai kita membangun rumah sakit megah, tapi alat kesehatannya belum tersedia. Setiap pembangunan harus ditopang dengan kelengkapan sarana dan prasarana,” tandasnya.
Rapat ini juga dilengkapi dengan diskusi interaktif, yang membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan terkait teknis penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025. Berbagai usulan dan pandangan mengemuka, menunjukkan semangat kolaboratif antarinstansi demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Dengan adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Banjar dapat dirumuskan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
