REDAKSI8.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi bersama LPPM Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) terkait penelitian yang rencananya akan mengangkat tema sosial ekonomi ditengah wabah Covid-19 yang ada di Kabupaten Banjar. Selasa (16/05/2020) pagi di aula Bauntung kantor Bappeda Litbang Banjar.
Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Dr Hj Galuh Tantri Narindra ST MT ini dihadiri Kabid Litbang Data dan Informasi Ridwan Sya’rani, Kabid PPE Nasrullah Shadiq, Kabid Sosbud dan SDM Anna Rosida Santi, Kabid Perekonomian Santi Nurlaela serta LP2M yang dihadiri Ketua LPPM Uniska Dr Achmad Jaelani S.Pt M.Si dkk.
Dalam sambutan singkatnya Kepala Bappeda Litbang Galuh Tantri Narindra mengatakan bahwa Bappeda Litbang dalam gugus tugas mempunyai fungsi perencanaan, dan perencanaan itu didukung oleh kajian.
“Oleh sebab itu saya berharap setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah memiliki dasar yaitu hasil dari sebuah kajian atau penelitian terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain itu Tantri, mengingatkan bahwa penelitian ini adalah hal yang baru, oleh karena itu pasti ada survey dan lain-lain.
“Oleh karena itu saya mengingatkan kepada Kabid Litbang Data dan Informasi agar nantinya dapat mengawal tim peneliti supaya dalam proses kegiatannya selalu mengggunakan standar-standar protokol Covid-19 guna mengurangi dampak dan resiko penyebaran virus corona,” ungkap Tantri
Dari penelitian yang dilakukan oleh tim dari Bappeda, juga mengharapkan nantinya akan ada rekomendasi tentang bagaimana menangani masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat corona.
Sementara itu Ketua LPPM Uniska Achmad Jaelani, atas nama Civitas Akademi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui kerjasama MoU terkait pelaksanaan penelitian yang rencananya akan dimulai ditahun 2020 ini.
“Uniska siap membantu Kabupaten Banjar dan untuk penelitian, Dan kita akan bergerak cepat dengan tetap mengikuti standar protokol covid-19 sehingga bisa secepatnya menghasilkan rekomendasi, sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang lebih tepat,” pungkas Jaelani.
