REDAKSI8.COM, SAMARINDA – kembali dilanda banjir parah yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah wilayah, termasuk kawasan Loa Janan Ilir. Genangan air tak hanya merendam permukiman warga, namun mengganggu infrastruktur transportasi, terutama di jalan utama seperti HM Rifadin.
Akibatnya, terjadi kemacetan panjang yang memaksa warga dan pemerintah membuka dapur umum di berbagai titik guna membantu masyarakat terdampak.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, bencana ini telah memengaruhi hampir seluruh wilayah Samarinda, bahkan hingga ke daerah pinggiran.
“Sebagian besar wilayah sudah terdampak. Genangan air begitu tinggi, sampai memutus jalan penting seperti HM Rifadin. Akses kendaraan terganggu parah, kemacetan masih terjadi hingga kini. Beberapa titik di daerah seperti Loa Janan menjadi lokasi yang sangat terdampak dan membutuhkan perhatian lebih,” ungkap Darlis.
Lebih jauh, Darlis menekankan bahwa fenomena banjir yang kembali terjadi ini bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem.
Ia menilai ada berbagai faktor yang saling berkelindan dan memperparah kondisi, salah satunya adalah aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan di daerah aliran sungai.
“Memang benar, curah hujan sangat tinggi dan ini bukan hanya terjadi di Samarinda, tapi juga di banyak bagian Kalimantan Timur. Namun kita tidak bisa mengabaikan dampak dari kegiatan di kawasan hulu seperti tambang. Samarinda ini posisinya di hilir sungai, jadi semua aliran dari hulu mengarah ke kota. Tak heran kalau debit air yang masuk begitu besar,” jelasnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut menyatakan bahwa banjir kali ini mencerminkan persoalan sistemik yang harus ditangani secara menyeluruh.
Menurutnya, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, melainkan juga harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita tidak bisa memandang ini sebagai masalah lokal semata. Ketika dampaknya sudah meluas hingga ke berbagai daerah, maka sudah seharusnya pemerintah provinsi mengambil peran lebih aktif. Ini adalah ibu kota provinsi, pusat dari berbagai aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Maka penanganannya juga harus setingkat dengan posisi strategisnya,” tegasnya.
Dalam analisisnya, Darlis menyebut bahwa cuaca ekstrem, buruknya sistem drainase, serta alih fungsi lahan di wilayah hulu merupakan faktor-faktor yang perlu dikaji lebih dalam.
Ia mengingatkan agar penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif dan sementara, melainkan harus dirancang dalam skema jangka panjang yang terintegrasi.
“Kondisi yang kita lihat sekarang adalah hasil dari banyak sebab. Cuacanya ekstrem, saluran airnya tidak memadai, lalu kawasan hulu yang semakin rusak karena alih fungsi lahan. Ini semua menumpuk dan memicu bencana yang lebih besar. Maka solusinya juga harus menyeluruh dan tidak lagi bersifat temporer,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Darlis mendesak agar pemerintah provinsi segera menyusun dan menjalankan strategi penanganan banjir yang komprehensif.
Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian mencakup evaluasi terhadap perizinan tambang, pembenahan sistem drainase kota, serta pembangunan infrastruktur penahan banjir di lokasi-lokasi yang kerap terdampak.
“Selama daerah-daerah di sekitar terus diguyur hujan, Samarinda akan selalu menjadi muara air yang besar. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengeluh saat banjir datang. Harus ada antisipasi luar biasa, yang sesuai dengan skala risiko yang kita hadapi,” tutupnya.
