REDAKSI8.COM, TAPANULI TENGAH – Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, mulai mengalami perubahan arah setelah Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa sikap DPC Gerindra Tapteng terkait usulan pemakzulan tidak pernah dikoordinasikan dengan DPD maupun DPP Partai Gerindra.
Pernyataan Ade Jona tersebut sekaligus mempertegas posisi Partai Gerindra di tingkat provinsi bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu mendukung stabilitas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kabupaten Tapteng itu di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujar Ade Jona Prasetyo.
Ade Jona juga mengajak seluruh pihak mengakhiri tarik-menarik kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menurutnya, seluruh elemen harus bersatu dan saling mendukung agar proses pemulihan serta pembangunan Tapteng dapat berjalan secara maksimal.
Sikap tersebut menjadi penting setelah sebelumnya DPC Gerindra Tapteng bersama empat partai politik lainnya—Golkar, NasDem, PKB dan PAN—menyampaikan sikap bersama yang mempertanyakan kepemimpinan Masinton Pasaribu dan membuka wacana pemakzulan.
Kelima partai sebelumnya menyoroti rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026 yang disebut baru sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi itu kemudian dijadikan dasar untuk menilai pengelolaan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal.
Namun, sikap politik tersebut kini tidak lagi bulat setelah Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan secara terbuka menarik kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama empat partai politik tersebut.
“Saya Hazmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama lima partai politik,” kata Hazmi.
Hazmi juga menegaskan bahwa DPC Gerindra Tapteng selanjutnya tidak lagi terlibat dalam sikap bersama tersebut.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu merespons wacana pemakzulan dengan meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengalihkan energi untuk pemulihan pascabencana serta pembangunan daerah.
Masinton mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Tapteng bersama-sama menjaga stabilitas daerah.
“Seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah,” kata Masinton dalam keterangannya.
Masinton menegaskan bahwa sejak awal pemerintahannya, komunikasi dan upaya merangkul seluruh elemen terus dilakukan. Menurutnya, perbedaan pandangan, kritik dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Masinton, bantuan telah disalurkan langsung kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa masyarakat korban bencana. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial, Masinton menyebut penyaluran Jadup tahap berikutnya bakal direalisasikan September dengan jumlah 130.000 jiwa.
“Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat,” jelasnya.
Perubahan sikap Gerindra tersebut membuat konfigurasi politik terkait wacana pemakzulan Masinton Pasaribu kembali berubah.
Pernyataan Ade Jona di tingkat DPD Sumut dan pencabutan sikap oleh DPC Gerindra Tapteng menunjukkan bahwa sikap politik Gerindra terhadap pemerintahan Masinton tidak berada dalam satu garis dengan pernyataan awal lima partai politik.
Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada wacana pemakzulan, tetapi juga pada konsistensi sikap politik partai-partai yang sebelumnya menyatakan sikap bersama serta alasan di balik perubahan sikap tersebut.
Pernyataan Ade Jona tersebut sekaligus mempertegas posisi Partai Gerindra di tingkat provinsi bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu mendukung stabilitas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kabupaten Tapteng itu di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujar Ade Jona Prasetyo.
Ade Jona juga mengajak seluruh pihak mengakhiri tarik-menarik kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menurutnya, seluruh elemen harus bersatu dan saling mendukung agar proses pemulihan serta pembangunan Tapteng dapat berjalan secara maksimal.
Sikap tersebut menjadi penting setelah sebelumnya DPC Gerindra Tapteng bersama empat partai politik lainnya—Golkar, NasDem, PKB dan PAN—menyampaikan sikap bersama yang mempertanyakan kepemimpinan Masinton Pasaribu dan membuka wacana pemakzulan.
Kelima partai sebelumnya menyoroti rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026 yang disebut baru sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi itu kemudian dijadikan dasar untuk menilai pengelolaan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal.
Namun, sikap politik tersebut kini tidak lagi bulat setelah Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan secara terbuka menarik kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama empat partai politik tersebut.
“Saya Hazmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama lima partai politik,” kata Hazmi.
Hazmi juga menegaskan bahwa DPC Gerindra Tapteng selanjutnya tidak lagi terlibat dalam sikap bersama tersebut.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu merespons wacana pemakzulan dengan meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengalihkan energi untuk pemulihan pascabencana serta pembangunan daerah.
Masinton mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Tapteng bersama-sama menjaga stabilitas daerah.
“Seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah,” kata Masinton dalam keterangannya.
Masinton menegaskan bahwa sejak awal pemerintahannya, komunikasi dan upaya merangkul seluruh elemen terus dilakukan. Menurutnya, perbedaan pandangan, kritik dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Masinton, bantuan telah disalurkan langsung kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa masyarakat korban bencana. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial, Masinton menyebut penyaluran Jadup tahap berikutnya bakal direalisasikan September dengan jumlah 130.000 jiwa.
“Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat,” jelasnya.
Perubahan sikap Gerindra tersebut membuat konfigurasi politik terkait wacana pemakzulan Masinton Pasaribu kembali berubah.
Pernyataan Ade Jona di tingkat DPD Sumut dan pencabutan sikap oleh DPC Gerindra Tapteng menunjukkan bahwa sikap politik Gerindra terhadap pemerintahan Masinton tidak berada dalam satu garis dengan pernyataan awal lima partai politik.
Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada wacana pemakzulan, tetapi juga pada konsistensi sikap politik partai-partai yang sebelumnya menyatakan sikap bersama serta alasan di balik perubahan sikap tersebut.
