REDAKSI8.COM. BANJAR — Sebanyak 23 pambakal (kepala desa) hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) resmi dilantik Bupati Kabupaten Banjar H Saidi Mansyur di Bukit Bintang Park and Resort, Senin (7/9/2026) pagi.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan desa di Kabupaten Banjar. Para pambakal yang baru menerima amanah dituntut tidak sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga mampu menyatukan kembali masyarakat setelah proses demokrasi di tingkat desa berlangsung.
Pelantikan tersebut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bakesbangpol, unsur Forkopimcam, pimpinan APDESI, serta para perangkat desa.
Dari 23 pambakal yang dilantik, sebanyak 20 orang merupakan hasil Pilkades serentak, terdiri atas 11 pambakal petahana dan 9 pambakal non-petahana. Sementara tiga lainnya merupakan pambakal hasil mekanisme PAW, yakni dari Desa Sungai Alat, Podok, dan Tambak Baru Ulu.
Para pambakal hasil pemilihan serentak akan mengemban masa jabatan selama delapan tahun, sedangkan pambakal hasil PAW melanjutkan sisa masa jabatan sekitar empat tahun.
Dalam arahannya, Bupati Kabupaten Banjar H Saidi Mansyur mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga pelaksanaan demokrasi desa sehingga berjalan tertib, aman dan kondusif.
Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses demokrasi sekaligus musyawarah yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan pada hari ini adalah hasil musyawarah dan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelantikan ini mencetak sejarah bagi pemerintah daerah maupun bagi para pembakal yang baru dilantik,” ujar Saidi.
Namun, di balik pelantikan tersebut, Saidi memberikan pesan tegas kepada para pambakal. Ia meminta mereka segera meninggalkan seluruh sekat politik yang terbentuk selama Pilkades.
Menurutnya, setelah dilantik, seorang pambakal bukan lagi milik kelompok atau pendukung tertentu. Ia adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di desanya.
“Mulai detik ini, hilangkan sekat kubu pendukung pemenang atau pihak yang kalah. Di hadapan Saudara, hanya ada satu kesatuan warga desa. Jadilah pembakal penyejuk yang mampu merangkul semua pihak,” tegasnya.
Saidi juga mengingatkan para pambakal agar membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan, baik pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Banjar.
Sejumlah hal strategis turut ditekankan, mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan desa, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kemampuan menjaga sikap sebagai seorang pemimpin.
Para pambakal juga diminta mampu menahan diri dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sebab, menurut Saidi, kepemimpinan desa membutuhkan keteladanan, bukan sekadar kewenangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar M Hafizh Anshari mengatakan, 23 pambakal yang dilantik terdiri dari 20 pambakal hasil Pilkades serentak dan tiga pambakal PAW. Ketiga pambakal PAW tersebut berasal dari Desa Sungai Alat, Podok dan Tambak Baru Ulu.
Setelah resmi dilantik, para pambakal memiliki pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Mereka diberikan waktu sekitar tiga bulan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai pijakan dalam menjalankan program pembangunan selama masa kepemimpinan.
Tak hanya itu, DPMD Banjar juga menyiapkan pembekalan khusus bagi para pambakal baru melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.
“Kemungkinan nanti di bulan Oktober akan kita lakukan bimbingan teknis terkait pengenalan awal pemerintahan desa. Kita akan ajarkan bagaimana kepemimpinan, kebijakan publik secara umum, hingga pelayanan publik (service excellence) dan penampilan,” terang Hafizh.
Menurutnya, pembekalan tersebut penting agar para pambakal tidak hanya memahami aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain kepemimpinan dan pelayanan publik, DPMD Banjar akan memberikan perhatian khusus terhadap aspek pengelolaan keuangan desa.
Hafizh menegaskan, pencegahan korupsi menjadi salah satu materi utama yang akan ditekankan kepada para pambakal baru.
Hal ini dinilai penting karena besarnya kewenangan desa dalam mengelola anggaran harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan sesuai aturan.
Para pambakal diharapkan memahami bahwa setiap rupiah anggaran desa merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Terkait adanya informasi mengenai pembekalan lanjutan berupa program retret bagi para pambakal, Hafizh menyebut hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
Untuk sementara, fokus DPMD Banjar diarahkan pada pelaksanaan Bimtek bagi 23 pambakal yang baru dilantik.
Dengan bekal kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang baik, para pambakal diharapkan mampu menjalankan pemerintahan desa secara profesional, transparan dan akuntabel.
Pelantikan tersebut pun menjadi awal baru bagi 23 desa di Kabupaten Banjar. Setelah pesta demokrasi berakhir, tantangan sesungguhnya kini dimulai: membangun desa dan memastikan seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan, tanpa lagi melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Pilkades.
