REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Kabar dugaan penggelapan dana senilai Rp2,6 miliar di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyeruak ke khalayak.
Oknum bendahara yang diduga membawa kabur uang itu dilaporkan menghilang sejak 3 November 2025. Sampai hari ini, yang bersangkutan belum terlacak.
Berdasarkan informasi awal yang beredar menyebutkan, dana tersebut raib bersamaan dengan hilangnya bendahara yang sehari-hari mengelola keuangan Dinkes Banjarbaru.
Kabar itu pun cepat menyebar, namun belum ada penjelasan resmi mengenai jumlah pasti uang yang hilang maupun kronologi kejadiannya.
Sementara saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina hanya memberikan jawaban singkat lewat pesan WhatsApp yang menyuruh media untuk menghubungi pihak lain di luar instansinya.
Alhasil situasi tersebut sontak menjadi sorotan publik dan pemerhati kebijakan.
Salah satunya Ketua LSM Sekutu Kalsel, Aliansyah menilai, kasus tersebut bukan hanya mengejutkan, tetapi menjadi pukulan keras bagi Pemerintahan Wali Kota Lisa Halabi yang baru berjalan beberapa bulan.
“Ini pukulan bagi Pemerintahan Lisa Halabi. Baru empat, lima bulan berjalan, sudah muncul persoalan serius seperti bendahara dinas membawa kabur uang. Kita semua terkejut,” ucapnya.
Aliansyah mengatakan, mekanisme pencairan dana dinas sebenarnya tidak sederhana.
“Seorang bendahara tidak bisa mengeluarkan dana tanpa persetujuan pejabat pengguna anggaran dan pimpinan dinas,” jelasnya.
Oleh Karena itu, dugaan penggelapan ini ujarnya menimbulkan banyak pertanyaan oleh sejumlah pihak.
“Biasanya dana hanya keluar kalau disetujui pengguna anggaran. Bendahara dipilih dari orang amanah, bisa dipercaya dan punya tanggung jawab besar, tapi ini justru terjadi di Dinkes Banjarbaru,” katanya.
Menurutnya, Kota Banjarbaru selama ini dikenal sebagai daerah dengan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik, sehingga kasus ini semakin menimbulkan tanda tanya besar.
“Banjarbaru itu acuan ASN di Kalsel. Tapi sekarang justru muncul kasus yang mencoreng citra, maka proses hukum harus jalan. Siapa yang terlibat, siapa yang tahu, semua harus diperiksa,” tegasnya.
Di sisi lain, Aliansyah meminta Pemkot Banjarbaru untuk bergerak cepat. Sebab Ia khawatir tanpa tindakan tegas, ada risiko dana lain yang ikut disalahgunakan.
“Segera lapor ke aparat penegak hukum. Lakukan langkah antisipasi, jangan sampai ada dana lain yang ikut lari. Ini harus jadi pelajaran bagi semua dinas,” tekannya.
Kasus dugaan penggelapan tersebut kini terus menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Pemerintahan dan masyarakat.
Publik pun tengah menunggu kejelasan, apakah benar uang miliaran dibawa kabur, siapa saja yang mengetahui alurnya, dan bagaimana seorang bendahara bisa menghilang tanpa jejak.
“Pemerintah Kota Banjarbaru didesak untuk buka suara dan mengambil langkah konkret sebelum kepercayaan publik semakin terkikis,” tuntasnya.
