Pemkab Banjar Evaluasi Serius Program Penurunan Stunting Lewat Exit Meeting Bersama TPPS Pusat

REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui pelaksanaan exit meeting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, yang digelar di Aula Barakat, Kamis (15/5/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting usai kunjungan lapangan yang dilakukan TPPS di dua desa prioritas: Tambak Anyar dan Bincau.

Sekretaris Daerah Banjar, HM Hilman, menuturkan bahwa Pemkab Banjar telah melaksanakan delapan aksi konvergensi lintas sektor sebagai upaya percepatan. Aksi tersebut mencakup analisa situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi, pembinaan kader, manajemen data, publikasi dan cakupan sasaran, serta evaluasi kinerja.

“Melalui kunjungan TPPS Pusat dan World Bank lewat program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua ini, kami berharap dapat menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan,” ujar Hilman.

Kunjungan TPPS Pusat yang terdiri dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, menyasar Desa Tambak Anyar dan Desa Bincau. Tim berdialog langsung dengan perangkat desa, kader posyandu, guru PAUD hingga aparat kecamatan.

Dari hasil pengamatan, Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Banjar telah mencapai tingkat keberhasilan lebih dari 86,7 persen. Meski demikian, aspek koordinasi dan tata kelola dinilai masih memerlukan penguatan agar upaya pencegahan bisa optimal.

Di Desa Tambak Anyar, sistem pembagian dan penggunaan data antar kader berjalan cukup baik. Desa juga telah mengintegrasikan usulan kegiatan ke dalam Musrenbang kecamatan serta sistem SIPD. Dalam hal pendanaan, anggaran untuk insentif kader dianggarkan secara reguler, dan prioritas pembangunan ditujukan pada pendidikan, seperti perbaikan sekolah dan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, di Desa Bincau, meskipun cakupan layanan Posyandu tergolong luas dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui sekolah, regulasi yang mewajibkan kunjungan ke Posyandu belum tersedia. Namun demikian, desa ini telah memanfaatkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sebagai sistem pencatatan data kesehatan yang terintegrasi.

Dalam sesi diskusi exit meeting, sejumlah SKPD dilibatkan seperti Dinas Kesehatan, Dinas PMD, serta Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Forum ini membahas secara mendalam hasil kunjungan lapangan dan menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan.

“Evaluasi ini menjadi penting agar setiap kelemahan bisa segera ditangani, dan yang sudah baik dapat ditingkatkan. Komitmen kita semua adalah memastikan anak-anak di Banjar tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting,” tegas Hilman.

Stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi persoalan masa depan. Oleh karena itu, sinergi antar-lembaga serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama. Dengan capaian awal yang positif, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap strategi terintegrasi ini dapat menurunkan prevalensi stunting secara signifikan menuju target nasional.