REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalse), Muhidin sampaikan pesan penting terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga.
Adapun pesan tersebut ia meminta penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perlindungan hukum.
Kemudian, meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung untuk memastikan setiap perempuan dan anak mendapaykan akses yang layak dan setara.
“Pentingnya kaloberasi lintas sektor yang lebih efektif, karena keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, swasta dan masyarakat,” terang Gubernur Kalsel Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nur saat Rakernis bersama forum perangkat daerah DPPPA-KB Kalsel tahun 2025-2029 di Banjarmasin pada Senin (17/2/25).
Selain itu, katanya penguatan program terhadap ketahanan keluarga yang menjadi kunci penting dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.
“Dan efesiensi anggaran sesuai dengan arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto,” ucapnya.
Bahkan, Ia juga mengajak semua stakeholder untuk bekerja dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kegiatan ini menjadi momen penting semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga berencana,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DPPPA-KB Kalsel, Sri Mawarni menyebutkan, tujuan kegiatan rakortek ini guna mendapatkan masukan terkait isu strategis di daerah mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan keluarga.
“Selain itu untuk menyelaraskan program Kementrian dengan DPPPA-KB di tingkat provinsi dengan Pemkab dan Pemko dalam rangka menyusun RPJMD 2025-2029 dan rencana strategis (Renstra) bidang terkait,” jelasnya.
Diketahui, Rakernis dan forum perangkat daerah ini diikuti sekitar 109 peserta dari pimpinan lembaga, Dinas PPPA-KB, para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda Kalsel dan BKKBN Kalsel.
Serta peserta terdiri dari para kepala dinas atau pejabat mewakili dinas yang mendampingi dari 13 Kabupaten Kota se-Kalsel.
