REDAKSI8.COM – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan penetapan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000/liter setelah melakukan Rapat Terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo terkait distribusi dan harga minyak goreng, Rabu (16/3).
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kemudian yang akan memberikan subsidi, agar masyarakat dapat mendapatkan minyak goreng curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru HR Budiman saat diwawancara Redaksi8.com melalui sambungan telpon mendukung terhadap kebijakan yang “ditelurkan” oleh pemerintah pusat mensubsidi harga minyak goreng curah.
Menurutnya beleid demikian sudah sepantasnya dilakukan oleh pemerintah, karena minyak goreng sendiri merupakan kebutuhan rakyat. Upaya-upaya dan langkah kebijakan yang dipilih pemerintah pusat baginya adalah bagian dari meringankan beban masyarakat.
“Kami pikir ini wajar. Langkah-langkah ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Karena kita tahu sendiri secara ekonomi masyarakat masih belum begitu pulih pasca pandemi,” ujarnya kepada pewarta, Sabtu (19/3).
Meskipun katanya, upaya subsidi itu merupakan langkah yang kurang mendidik untuk masyarakat dari segi kemandirian ekonomi.
Tapi jika dalam kondisi urgent seperti sekarang, keputusan mensubsidi satu dari 9 bahan pokok tersebut pikirnya sangat perlu.
“Kita juga saat ini menghadapi bulan suci Ramadhan. Sangat memprihatinkan jika harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng curah tidak stabil,” cetus HR Budiman.
“Kebijakan yang ditelurkan pun harus diiringi dengan pengawasan ketat, supaya tidak terjadi lagi penimbunan demi penimbunan minyak di kalangan masyarakat,” akhirnya.
Selanjutnya Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Syamsuri pun sependapat mendukung atas kebijakan yang diambil oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Lantaran minyak goreng curah sendiri kerap dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah kondisi sekarang.
“Ini angin segar bagi masyarakat kelas bawah seharga 14 ribu. Sementara kemasan kan mahal, harganya sekitar 26 ribu,” tuturnya kepada wartawan melalui sambungan telpon.
Tapi yang perlu diwaspadai Syamsuri menjelaskan, adanya disparitas harga yang cukup tinggi berpotensi membuat konsumen minyak goreng kemasan berpindah ke minyak goreng curah.
Sehingga Ia memprediksi, kemungkinan adanya kelangkaan minyak goreng dalam hal ini minyak goreng curah bisa saja terjadi seperti minyak goreng kemasan beberapa waktu lalu.
“Padahal kan minyak goreng curah untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini bisa menjadi masalah baru kalau tidak ada pengawasan,” urainya.
Ia juga mengkhawatirkan minyak goreng curah yang sudah disubsidi pemerintah merupakan barang oplosan. Artinya sambung Syamsuri, minyak goreng curah yang dijual di pasaran secara kualitas sudah berkali-kali digunakan.
“Kaya solar juga kan ada yang oplosan, bisa jadi nanti ada minyak goreng oplosan, kita khawatirnya itu,” Ia menukas.
Sehingga Ia menyarankan pemerintah daerah Kota Banjarbaru membentuk sebuah satgas penanganan minyak goreng yang isinya terdiri dari Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Tugasnya memantau perkembangan harga dan kualitas minyak goreng di lapangan supaya lebih kondusif.
“Kita minta agar pemerintah daerah membentuk Satgas. Supaya minyak goreng yang tersebar dilapangan bukan minyak goreng yang sudah tidak layak pakai. Serta konsumennya juga sesuai dengan kelasnya,” pungkas Syamsuri.
