REDAKSI8.COM – Saat ini Anggaran belanja daerah Kabupaten Banjar dianggap tedak sehat, struktur belanja pegawai dan lain-lain yang terlalu menyedot anggaran pendapatan dan belanja belanja daerah (APBD) Banjar 2020, karena lebih banyak tersedot ke anggaran rutin, belanja pegawai dan lain-lain.
Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi secara lugas mengakui bahwa struktur belanja pegawai dan tetek-bengeknya yang tidak berkaitan dengan pembangunan di masyarakat justru persentasenya tinggi mencapai 67 persen.
“Coba lihat struktur belanja kita dari sekitar 1,9 triliun, justru lebih banyak belanja pegawai, beserta tetek-bengeknya mencapai 67 persen,” ucap politisi Gerindra ini saat ditemui saat selesai rapat paripurna, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, kalau belanja bidang pendidikan sudah bagus berkisar 20 persen tingga dijalankan secara optimal. “Ini kan sepertinya kurang optimal juga serapannya. Hanya saja saya masih menyayangkan kalau belanja pembangunan hanya berkisar 33 persen. Padahal dalam tatanan ideal agar pembangunan bisa terasa di masyarakat, maka belanja pegawai dan pembangunan semestinya seimbang 50-50,” ujarnya.
Rofiqi mengatakan memang sulit merubah belanja di tengah terpaan pandemi Covid-19, yang mau tidak mau akan membuat keuangan daerah babak-belur. “Namun, di 2021 akan kita coba menyeimbangkan belanja pegawai dengan belanja pembangunan ini, misalnya dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah, setidaknya mampu mencapai 300 miliar setahun.
“Kemudian dinas-dinas yang tidak urgen seperti Dinas Pertanahan Banjar bisa ditiadakan, karena tugas dan fungsinya mirip dengan tugas Badan Pertanahan Nasional. Demikian juga dengan dinas-dinas lain kalau memungkinkan dilakukan merger saja atau penggabungan sehingga lebih efisien,” tambahnya
