REDAKSI8.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Banjarbaru, ditanggapi dan disikapi serius oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Banjarbaru tahun 2019, di Ruang Tamu Utama (Ramutama) Walikota Banjarbaru, Jum’at (13/9).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dan dihadiri Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, Sekdakot Banjarbaru H Said Abdullah, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto, Wakapolres Banjarbaru Kompol Andik Eko Siswanto, Kalak Harian BPBD Kota Banjarbaru H Suriannor Ahmad, Kepala Dishub Kota Banjarbaru Ahmad Yani Makkie, serta kepala SKPD terkait lainnya.
Usai memimpin rakor, Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menyampaikan, jika pada bulan Juli 2019 lalu Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan status siaga terhadap karhutla, maka di bulan September 2019 ini statusnya naik menjadi darurat.
“Ketika kita menetapkan status siaga, itu diikuti dengan kegiatan penanggulangan atau pencegahan,” ujar Nadjmi.
Saat ini kata Nadjmi, pencegahan terhadap karhutla terus berjalan. Namun ungkapnya, asap yang ditimbulkan dari karhutla itu mengalami peningkatan. Oleh sebab itulah status siaga ditingkatkan menjadi status darurat.
“Maka dari itu kami mengadakan rapat koordinasi. Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat ini,” kata Nadjmi.
Hasil rapat itu terang Nadjmi, diantaranya menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada para kepala sekolah, agar jam masuk sekolah dapat disesuaikan, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diinstruksikan untuk membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) mendapat instruksi mengedepankan PPL-nya untuk mengimbau kepada para petani agar tidak membakar lahan pasca panen, lalu Satpol PP Kota Banjarbaru yang menaungi barisan pemadam kebakaran (Damkar) diinstruksikan untuk memfungsikan para anggotanya terkait penanggulangan karhutla ini, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru memasang tanda-tanda atau rambu-rambu di kawasan yang berkabut, terutama di kawasan persimpangan.
“Untuk BPBD untuk segera menyiapkan perencanaan tentang pengadaan peralatan yang vital, terutama alat-alat untuk memadamkan api,” sebut Nadjmi.
Selain itu tambah Nadjmi, Dinas PUPR Kota Banjarbaru diminta menurunkan alat-alat berat untuk membuat sekat atau kanal sebagai antisipasi meluasnya karhutla.
Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru juga mendapat instruksi menurunkan/mengoperasikan kendaraan roda tiganya untuk mengangkut tandon-tandon berisi air ke lapangan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru diminta segera mensiagakan truk tangki yang biasa dioperasikan untuk penyiraman tanaman/taman di Banjarbaru, agar bisa membantu proses pemadaman atau pembasahan lahan ketika terjadi karhutla.
“Intinya seluruh SKPD kami fungsikan (instruksikan) untuk turun ke lapangan, membantu penanggulangan karhutla ini,” lugasnya.
Di tempat yang sama, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto mengungkapkan, dibalik semua keterbatasan yang dimiliki, namun personil TNI – Polri di lapangan tetap memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas untuk menanggulangi karhutla.
“Kita punya Tuhan, saya sudah sampaikan kepada semua anggota bahwa tidak ada rotan, akar pun jadi. Apapun kita kerjakan,” tutur Letkol Arm Siswo.
Sedangkan Kepala Pelaksana (Kalak) Harian BPBD Kota Banjarbaru H Suriannor Ahmad mengatakan, BPBD Kota Banjarbaru telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui Pusdalops untuk membantu penanganan karthutla itu. MPA itu sebut Suriannor ada di delapan kelurahan di Banjarbaru.
“Kami juga menjalin kerja sama dengan TNI – Polri, relawan, serta masyarakat. Karena selama ini kami di-back up oleh mereka.”
“Meskipun kami terkendala kurangnya alat-alat di lapangan, tapi kami tetap menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan (tupoksi) kami,” pungkasnya.
