REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, pada senin (9/3/2026).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari strategi penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di daerah yang dinilai memiliki pengalaman baik dalam menjaga harmonisasi hubungan antara pekerja dan perusahaan.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh I Wayan Sudarma bersama anggota dewan lainnya. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar beserta jajaran.
Dalam pernyataannya, I Wayan Sudarma menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh pihak Disnakertrans Kabupaten Banjar.
“Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan penerimaan yang sangat baik dari Ibu Kadis beserta jajaran,” Ujar Wayan Sudarma.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman terkait dinamika hubungan industrial yang saat ini semakin kompleks.
Menurutnya, baik Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kabupaten Banjar memiliki karakteristik daerah yang hampir serupa, terutama dengan dominasi sektor industri dan pertambangan.
Keedatangan kami dari Tanah Bumbu ke Kabupaten Banjar ini bukanlah tanpa alasan. Sebagaimana kita ketahui, dinamika dunia kerja saat ini semakin kompleks. Sebagai daerah yang sama-sama memiliki sektor industri dan pertambangan yang cukup dominan, potensi terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara karyawan dan perusahaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi dari fraksi PDIP ini juga menegaskan bahwa fokus utama Komisi III adalah mencari solusi terbaik dalam mitigasi serta penyelesaian konflik hubungan kerja agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Namun, yang menjadi fokus kami di Komisi III adalah bagaimana mekanisme mitigasi dan penyelesaiannya. Kami melihat Kabupaten Banjar memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola harmonisasi hubungan industrial, baik melalui mediasi maupun optimalisasi peran pengawas ketenagakerjaan,” ujarnya Wayan Sudarma.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu juga melakukan studi komparatif untuk memahami lebih dalam mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Disnakertrans Kabupaten Banjar dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Studi Komparatif: Kami ingin mendalami bagaimana SOP dan pendekatan persuasif yang dilakukan Disnakertrans Kab. Banjar dalam menangani sengketa hak, sengketa kepentingan, maupun PHK,” Katanya.
Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi lintas daerah untuk saling berbagi strategi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tetap mematuhi aturan ketenagakerjaan.
Hasil dari diskusi dan pertukaran informasi dalam kunjungan kerja tersebut nantinya akan menjadi bahan referensi bagi Komisi III DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan rekomendasi kebijakan di daerah.
“Hasil dari diskusi hari ini akan menjadi bahan referensi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan di Tanah Bumbu,” imbuhnya.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu juga berharap pertemuan ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kedua daerah, khususnya dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi ajang diskusi yang produktif. Kami ingin belajar bagaimana cara menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak pekerja dengan upaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Karena bagi kami, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan adalah kunci stabilitas ekonomi daerah,” harap Wayan Sudarma.
Ia menambahkan, kerja sama dan saling berbagi pengalaman antar daerah sangat penting untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.
“Semoga kunjungan kerja ini memberikan manfaat besar bagi kedua daerah, baik bagi Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
