REDAKSI8.COM, BANJARBARU – 80% panen padi milik petani di Jalan Palam Kota Banjarbaru gagal. Ditengarai, penyebabnya lantaran serangan hama dan cuaca panas hingga menyebabkan kekeringan.
Diakui oleh salah satu petani setempat, Azis, dalam 20 borongan padi yang ditanam hanya bisa dipanen kurang lebih sekitar 2 borongan saja atau 20%, sisanya 80% gagal.
Musim panen padi seharusnya kata Azis sudah selesai, namun karena adanya serangan hama menjadi penghambat perkembangan si buah, maka buah yang dihasilkan tidak masksimal.
“Seharusnya panen ini sudah selesai, karena ada serangan penyakit jadi lambat perkembangan buahnya, jelas ini penurunan pendapatan kami,” ujar seorang petani di Jalan Palam, Kota Banjarbaru Azis, Jum’at (4/8/23).
Menanggapi hal tersebut, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerangkan, pihaknya sudah memberikan instruksi kepada dinas DKP3 Banjarbaru mengantisipasi terjadinya kegagalan panen padi lagi dikemudian hari di sejumlah wilayah lain.
“Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi,” ujarnya pasca Rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda Kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023, dan pengambilan keputusan terhadap satu buah Raperda penyelenggaraan ketahanan pangan pertanian dan perikanan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (7/8/2023) siang.
Beberapa hari yang telah lewat sambung Aditya, bersama para TNI pihaknya bergotong-royong mengolah saluran air di kawasan Cempaka, panjang saluran air diperkirakan 3 kilometer.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa terealisasi,” harapannya.
Selanjutnya Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah Akbar akan mengusulkan pembangunan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di sejumlah wilayah pertanian di Cempaka pada anggaran perubahan tahun ini.
“Itu untuk penanggulangan banjir dan mengairi sawah-sawah masyarakat sekitar. Sehingga tidak terpaku menunggu musim hujan,” bebernya kepada Redaksi8.com.
Selain itu, ia pun meminta adanya anggaran untuk subsidi pupuk kepada para petani. Supaya pertumbuhan sektor pertanian di Banjarbaru mampu semakin maju.
Mengingat, Kota Banjarbaru sekarang sudah di tetapkan sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Selatan.
Ia berharap, SKPD terkait dalam hal ini DKP3 mendukung usulan anggaran yang digagas pihak DPRD Banjarbaru.
“Saya harapkan masuk di anggaran perubahan dinas KP3,” tandasnya.
